Menlu Retno Tekankan soal Akses Vaksin Covid-19 yang Adil bagi Semua Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, vaksin Covid-19 merupakan hak bagi setiap orang dan sangat terkait dengan isu kemanusiaan. Oleh sebab itu ia meminta nasionalisme vaksin dihentikan.

Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri.

"Saya minta untuk berhenti politisasi vaksin, berhenti nasionalisasi vaksin, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa vaksin adalah isu kemanusiaan," kata Retno, dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF), Jumat (29/1/2021).

"Vaksin bukan isu politis. Saya berharap kerja sama multilateral pengadaan vaksin ini berjalan lancar," tutur dia.

Menurut Retno, hingga saat ini nasionalisme vaksin masih terjadi di beberapa negara dan akan membahayakan kerja sama pengadaan vaksin secara multilateral.

"Dalam beberapa hari belakangan saya baca banyak berita bahwa nasionalisasi vaksin masih terjadi. Kalau ini terus berlanjut, ini akan membahayakan kerja sama vaksin multilateral," tutur Retno.

Retno pun mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama demi terciptanya akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata.

Ia mengatakan, keadilan dan keseteraan akses terhadap vaksin Covid-19 merupakan isu penting yang harus jadi perhatian seluruh negara dunia.

Menurut Retno, dunia bisa kembali pulih jika negara-negara bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi.

"Akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara-negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia," ucapnya.

Menurut Retno, negara-negara Covax Advanced Market Commitment (AMC) atau AMC-92 telah mendiskusikan isu keadilan dan kesetaraan akses vaksin Covid-19.

AMC-92 merupakan negara berpenghasilan menengah dan rendah yang akan dibantu Covax mendapatkan vaksin gratis.

Indonesia bersama Etiopia terpilih sebagai co-chairs mewakili negara penerima vaksin gratis, sementara Kanada terpilih sebagai co-chairs mewakili negara donor.

Retno juga menyampaikan apresiasi kepada Covax, Gavi, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memfasilitasi kerja sama multilateral pengadaan vaksin bagi negara berkembang.

Lewat fasilitas Covax, Indonesia berpotensi mendapatkan vaksin gratis sebanyak 3 hingga 20 persen dari jumlah penduduk.

"Semangat kerja sama inilah yang perlu terus kita perkuat," kata Retno.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta solidaritas global terkait pengadaan vaksin Covid-19 pada masa mendatang.

Saat membuka World Health Summit di Berlin, Tedros mengatakan, satu-satunya cara untuk pulih dari pandemi adalah dengan bekerja sama dan memastikan negara yang lebih miskin memiliki akses yang adil terhadap vaksin.

"Wajar jika negara ingin melindungi warga negaranya terlebih dulu, tetapi jika dan ketika kita memiliki vaksin yang efektif, kita juga harus menggunakannya secara efektif," kata Tedros seperti dikutip dari AFP, Senin (26/10/2020).

"Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan vaksinasi pada beberapa orang di semua negara daripada semua orang di beberapa negara saja," lanjut dia.

Tedros menegaskan bahwa nasionalisme vaksin justru akan memperpanjang masa pandemi, bukan memperpendek.