Salin Artikel

Soal Basis Data Vaksinasi Covid-19, KPU Sebut Tak Beri Data Pemilih ke Kemenkes, tapi Sinkronisasi

Adapun metode yang dilakukan yakni mencocokkan data antara yang dimiliki Kemenkes dengan data yang dimiliki KPU.

"Dalam konteks Menkes mau menggunakan data pemilih KPU untuk strategi vaksinasi tepat sasaran, KPU tidak akan memberikan/menyampaikan data pemilih kepada Kemenkes," ujar Hasyim dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

"Mekanisme yang ditempuh adalah cocok-cocokan data atau sinkronisasi data antara data Kemenkes dengan data KPU. Sehingga diperoleh data yang akurat," lanjutnya.

Hasil sinkronisasi data itulah yang akan dijadikan basis data bagi Kemenkes untuk kelompok sasaran vaksinasi.

Menurut Hasyim, dengan hasil sinkronisasi data antara Kemenkes dan KPU diperoleh data yang relatif akurat.

Sehingga, diharapkan tidak akan terjadi warga yang sudah meninggal menjadi sasaran vaksinasi.

Hasyim melanjutkan, kegiatan sinkronisasi data antara Kemenkes dan KPU dimulai dengan kajian hukum yang memadai dan dituangkan dalam MoU.

Selain itu, dalam penggunaan data pemilih KPU untuk identifikasi data kelompok sasaran vaksinasi oleh Kemenkes harus dilakukan dengan hati-hatu dan cermat.

"Sebab tidak semua elemen data yang diperlukan tersedia dalam data pemilih. Misalnya, data pekerjaan warga yang jadi anggota TNI atau Polri, tentu tidak ada dalam daftar pemilih, " tutur Hasyim.

"Karena warga dengan kategori pekerjaan sebagai anggota TNI atau Polri bukan kategori warga yang dapat menggunakan hak pilih. Padahal anggota TNI atau Polri punya hak mendapatkan vaksinasi," katanya.

Adapun data warga dengan pekerjaan sebagai anggota TNI atau Polri tersedia dalam data kependudukan.

Oleh karena itu, kata Hasyim, sinkronisasi data untuk keperluan identifikasi kelompok sasaran vaksinasi tidak bisa dilakukan oleh KPU dan Kemenkes saja.

"Namun harus dilakukan dengan Kemendagri juga sebagai pemangku data kependudukan," tambahnya.

Sebelumnya, kerja sama antara KPU dan Kemenkes bermula saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/20262051/soal-basis-data-vaksinasi-covid-19-kpu-sebut-tak-beri-data-pemilih-ke

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Dasco, Prabowo: Kehormatan yang Diberikan di Pundakmu Tak Ringan

Ucapkan Selamat ke Dasco, Prabowo: Kehormatan yang Diberikan di Pundakmu Tak Ringan

Nasional
Di Pengukuhan Guru Besar Dasco, Prabowo: Kalau Berjuang Bersama, Tidak Ada Atasan Bawahan

Di Pengukuhan Guru Besar Dasco, Prabowo: Kalau Berjuang Bersama, Tidak Ada Atasan Bawahan

Nasional
2 Anggota Propam Polri Jadi Saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

2 Anggota Propam Polri Jadi Saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Nasional
Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Nasional
Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Nasional
Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Nasional
Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan 'Titip' Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan "Titip" Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Nasional
Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Nasional
Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Nasional
Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Nasional
Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.