Jatam: Ada 104 Konsesi Pertambangan di Lokasi Rawan Gempa, Luasnya Setengah Belgia

Sebanyak 104 konsesi itu, kata dia, luasnya mencapai 1,6 juta hektar atau setara dengan setengah luas Belgia.

Menurut Koordinator Jatam Merah Johansyah, konsesi perusahaan tambang ini tak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak mengizinkan pembangunan apa pun di kawasan rawan bencana.

"Presiden Jokowi setahun yang lalu pernah mengatakan jangan kasih izin termasuk izin pembangunan apapun di kawasan-kawasan rentan bencana," ujar dia dalam diskusi publik bertajuk "Dosa Oligarki Derita Rakyat", Jumat (29/1/2021).

Padahal, konsesi tersebut ditolak masyarakat setempat. 

Jatam mencatat, ada 10 perusahaan tambang yang mendapatkan penolakan masyarakat, di antaranya Agincourt Resources, Sinar Indah Persada, Citra Palu Mineral, J Resources Bolaang Mongondow, Gorontalo Minerals.

Kemudian, Indotan Sumbawa Barat, PT Trio Kencana, PT Dairi Prima Mnineral, Meridien Inti Energy, dan Vale Indonesia Tbk.

"Termasuk 10 PLTU batu bara yang terus dipaksakan berada di kawasan risiko gempa dan rawan tsunami," kata dia.

Adapun 10 PLTU tersebut di antaranya PLTU Suralaya, PLTU Kendari 3, PLTU Labuhan Angin, PLTU Lontar, PLTU Nii Tanasa, PLTU Nagan Raya, PLTU Pangkalan Susu, PLTU Panau.

Kemudian, PLTU Sebalang, PLTU Teluk Sepang, dan PLTU Teluk Sirih.

Tak hanya itu, Merah menyebut, masih lubang tambang yang jumlahnya mencapai 3.092 hingga 2020.

Lubang tambang itu, kata dia, juga memakan korban sepanjang 2014 hingga 2019 sebanyak 144 jiwa.

"Sepanjang tahun 2020 saja terdapat 24 korban. Jadi jumlah seluruh total korban lubang tambang sejak 2014 ada 168 korban," ujar dia. 

Melihat hal ini, Jatam menilai pemerintah perlu bertanggung jawab karena pembangunan perusahaan tambang tersebut merusak lingkungan dan berisiko terhadap masyarakat setempat.

"Kami melihat bahwa selama ini lingkungan justru rusak ketika diurus oleh negara. Semua rezim, saya kira harus bertanggung jawab," kata Merah.