Jumat Ini, MK Sidangkan 28 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 pada hari ini, Jumat (29/1/2021).

Adapun MK hari ini dijadwalkan akan menggelar 28 sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbagi menjadi tiga panel.

"Hari ini sidang pilkada untuk para pemohon hari terakhir sesi pertama untuk perkara yaitu 74,115 dan 122," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Anwar memimpin sidang perkara nomor 74 yakni perkara hasil Pilkada Bupati Pandeglang, 115 Wali Kota Tangerang Selatan dan 122 Bupati Mamuju.

Kemudian dia juga akan memimpin sidang perkara Pilkada Bupati Memberamo Raya sebanyak dua perkara, Bupati Asmat, Bupati Mamuju, Bupati Boven Digoel, Bupati Kaimana dan Bupati Manokwari.

Sementara sidang panel kedua menyidangkan perkara Bupati Kepulauan Aru, Bupati Maluku Barat Daya, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Kuantan Singingi.

Lalu perkara Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Lampung Tengah dan Bupati Pesisir.

Sedangkan panel ketiga menyidangkan perkara Bupati Pulau Taliabu, Wali Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Ternate, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

Selanjutnya, Bupati Bolaang Mongondow Timur sebanyak dua perkara dan perkara Wali Kota Manado.

Adapun MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali.

Adapun, permohonan yang dicabut adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Magelang.

Sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).