Salin Artikel

Politikus PKS Desak Pemerintah Minta Maaf soal Penanganan Covid-19

Sukamta berpendapat, setelah hampir satu tahun pandemi melanda Indonesia, belum juga tampak adanya perubahan yang mengarah pada perbaikan.

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid-19 lebih banyak untuk menyatakan minta maaf," kata Sukamta dalam keterangan pers, Kamis (28/1/2021).

Menurut dia, pemerintah tidak perlu malu mengakui kelemahan dan kekurangan dalam menangani pandemi Covid-19.

Pemerintah juga tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

"Lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi," ucap Sukamta.

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan," tuturnya.

Ia pun mencontohkan sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang pada Selasa (26/1/2021) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat ketika kematian akibat Covid-19 di Inggris melampaui 100.000 kasus.

"Itu adalah hal yang patut dipuji," kata Sukamta.

Sukamta pun berharap pemerintah bekerja ekstra menangani pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan yang betul-betul menyelesaikan akar masalah.

Ia meminta pemerintah lebih fokus dan merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

"Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/10411721/politikus-pks-desak-pemerintah-minta-maaf-soal-penanganan-covid-19

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Alex dan Saut Juga Mendengar Cerita Agus Dimarahi dan Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov

Alex dan Saut Juga Mendengar Cerita Agus Dimarahi dan Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov

Nasional
Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Tanggapi Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Tanggapi Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Semestinya yang Direvisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Agus Rahardjo Sebut Semestinya yang Direvisi UU Tipikor, Bukan UU KPK

Nasional
Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Janji Carikan Alutsista Terbaik untuk TNI AU, Prabowo: Bukan Mau Gagah-gagahan

Nasional
Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Kisah Pertemanan Puluhan Tahun Prabowo dan SBY: Sempat Bersaing, Kini Seiring

Nasional
Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas TKN-TKD Hari Ini, Perdana Tampil Bersama di Masa Kampanye

Nasional
Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Wapres Tegaskan Pemberi Kerja Harus Konsisten Jamin Hak Pekerja

Nasional
Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa 'Buzzer', Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Klaim Tak Pernah Gunakan Jasa "Buzzer", Anies: Kalau Pakai, Enggak Babak Belur Begini

Nasional
Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Nasional
'Flashback' Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

"Flashback" Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

Nasional
Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Nasional
KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

Nasional
Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi Akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Nasional
KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke