Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020

Adapun hari ini MK akan menyidangkan sebanyak 34 perkara sengketa pilkada yang terbagi menjadi tiga panel.

"Pagi ini, untuk hari ketiga sidang pilkada untuk perkara nomor 89, 92 dan 04 dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, pengesahan alat bukti dan penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Anwar memimpin persidangan di panel satu yang terdiri dari perkara nomor 89 dan 92 terkait sengketa hasil pemilihan Bupati Barru sementara perkara nomor 04 adalah sengketa Bupati Bulukumba.

Kemudian ia juga akan menyidangkan perkara pangkajene dan Kepulauan, Bupati Luwu sebanyak dua perkara, Bupati Halmahera Selatan, utara, barat dan Halmahera timur sebanyak dua perkara.

Sementara panel dua akan menyidangkan perkara sengketa Bupati Nabire sebanyak tiga perkara, Bupati Raja, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Pegunungan, Bupati Tapanuli Selatan.

Selanjutnya Bupati Nunukan, Bupati Malinau, Wali Kota Bandar Lampung, dan Lampung Selatan sebanyak dua perkara.

Sedangkan panel ketiga akan menyidangkan perkara Bupati Lingga, Bupati Karimun, Wali Kota Batam, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Bangai.

Lalu Bupati Monowari Utara, Bupati Tojo Una-Una, Bupati Poso, Bupati Sigi, Bupati Tolitoli dan perkara Wali Kota Palu.

Adapun MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali.

Adapun, permohonan yang dicabut adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Magelang.

Sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Selanjutnya pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).