Salin Artikel

Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Anggota DPR: Penanganan Pandemi dari Hulu ke Hilir Masih Berantakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air yang dilakukan pemerintah tak berjalan maksimal. 

Hingga Selasa (27/1/2021), pemerintah mencatat, akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia telah lebih dari 1 juta kasus, sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

"Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan," kata Netty dalam keterangan pers, Rabu (27/1/2021).

Meski pandemi telah berjalan hampir 11 bulan, ia menyebut, masih banyak persoalan di lapangan yang belum juga beres.

Misalnya, 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, dan perawatan yang rendah dan belum merata. Pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) juga kian longgar.

"Juga kekurangan ruang isolasi dan tenaga kesehatan, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," tutur Netty.

Netty pun mempertanyakan dasar pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dalam krisis kesehatan maupun ekonomi.

Menurutnya, positivity rate atau rasio kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih tinggi dari pada ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sementara itu, dari sisi ekonomi, Indonesia masuk ke jurang resesi pada Kuartal III-2020. Pertumbuhan ekonomi minus.

"Ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara," kata dia.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 adalah masalah serius. Netty berharap pemerintah menetapkan kebijakan dengan tegas dan konsisten.

Netty menyinggung soal kebijakan pemerintah yang mengizinkan ratusan WNI China masuk ke Indonesia beberapa hari lalu.

"Apa pun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik. Rakyat jadi bingung dan bertanya-tanya. Semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi, mengapa orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk," tegas Netty.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/27/14244721/kasus-covid-19-tembus-1-juta-anggota-dpr-penanganan-pandemi-dari-hulu-ke

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Nasional
Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Nasional
Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Nasional
Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus 'Obstruction of Justice'

Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Nasional
Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Nasional
Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Nasional
Derita dan Pembelaan Terakhir 6 Anak Buah Ferdy Sambo...

Derita dan Pembelaan Terakhir 6 Anak Buah Ferdy Sambo...

Nasional
Ungkap Jasanya Serahkan Salinan Rekaman CCTV, Anak Buah Sambo: Ketulusan Diganjar Tuntutan Penjara 2 Tahun

Ungkap Jasanya Serahkan Salinan Rekaman CCTV, Anak Buah Sambo: Ketulusan Diganjar Tuntutan Penjara 2 Tahun

Nasional
KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.