Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Anggota DPR: Penanganan Pandemi dari Hulu ke Hilir Masih Berantakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air yang dilakukan pemerintah tak berjalan maksimal. 

Hingga Selasa (27/1/2021), pemerintah mencatat, akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia telah lebih dari 1 juta kasus, sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

"Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan," kata Netty dalam keterangan pers, Rabu (27/1/2021).

Meski pandemi telah berjalan hampir 11 bulan, ia menyebut, masih banyak persoalan di lapangan yang belum juga beres.

Misalnya, 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, dan perawatan yang rendah dan belum merata. Pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) juga kian longgar.

"Juga kekurangan ruang isolasi dan tenaga kesehatan, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," tutur Netty.

Netty pun mempertanyakan dasar pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dalam krisis kesehatan maupun ekonomi.

Menurutnya, positivity rate atau rasio kasus positif Covid-19 di Indonesia jauh lebih tinggi dari pada ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sementara itu, dari sisi ekonomi, Indonesia masuk ke jurang resesi pada Kuartal III-2020. Pertumbuhan ekonomi minus.

"Ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara," kata dia.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 adalah masalah serius. Netty berharap pemerintah menetapkan kebijakan dengan tegas dan konsisten.

Netty menyinggung soal kebijakan pemerintah yang mengizinkan ratusan WNI China masuk ke Indonesia beberapa hari lalu.

"Apa pun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik. Rakyat jadi bingung dan bertanya-tanya. Semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi, mengapa orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk," tegas Netty.