Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengapresiasi konsep "Polri Presisi" atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Konsep tersebut diungkapkan oleh calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Menurut Bambang, konsep tersebut sangat cocok untuk menghadapi tantangan zaman 4.0.

“Konsep pencegahan atau crime prevention ini sebenarnya sudah lama digaungkan, dan salah satu bentuk kepolisian modern bagaimana partisipasi masyarakat dilakukan,” kata Bambang, dalam diskusi daring di YouTube Medcom.id, Minggu (24/1/2021).

Ia mengatakan, dalam konsep presisi terdapat pencegahan atau prediktif perlu dilakukan dalam upaya pencegahan kejahatan.

Kemudian terkait responsibilitas, Bambang menekankan bahwa kepolisian memang harus cepat tanggap untuk menangani kasus hukum terkait dengan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Dengan era 4.0, kata dia, penggunaan teknologi informasi dapat membantu kepolisian untuk cepat merespons dan segera menangani segala bentuk laporan yang masuk.

Akan tetapi, Bambang berpendapat, dengan luas negara Indonesa, hal tersebut hanya bisa diterapkan di kota-kota besar di pulau Jawa.

Ia berharap, dengan adanya responsibilitas tersebut, laporan yang bersumber dari daerah-daerah pelosok nantinya juga dapat diakomodasi.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, jargon promoter atau profesional, modern dan terpercaya sejak zaman Jenderal Tito Karnavian hingga Idham Aziz, kerap kali salah dalam implementasinya.

“Saya melihat jargon promoter atau profesional, modern dan terpercaya, modernnya ini diterjemahkan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang biayanya sangat mahal tetapi tidak berguna bagi masyarakat,” ucap dia.

“Beberapa kawan-kawan (kepolisian) membuat aplikasi pelaporan, faktanya saya beberapa kali mencoba menghubungi tidak ada respon sama sekali ya, robot saja tidak ada yang menjawab,” kata Bambang.

Kendati demikian, Bambang melihat ada optimisme yang dibangun oleh Listyo terkait dengan pengawasan atau kontrol.

Hal ini membuat masyarakat bisa berpartisipasi, bukan hanya mengontrol sesama masyarakat seperti konsep Pam Swakarsa, namun juga mengawasi kinerja kepolisian.

Sebab, Bambang melihat, Inspektur Pengawasan Umum Polri (Irwasum Polri) dan bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam Polri) jauh dari masyarakat.

“Selama ini saya melihat irwasum atau bid propam ini seolah-olah menara gading yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat,” kata Bambang.

“Sangat jauh sekali, sehingga pelaporan-pelaporan nyaris tidak tersentuh,” ucap dia.

Dengan adanya jargon ketiga dari presisi yakni transparansi berkeadilan, lanjut Bambang, seharusnya bisa menjadi fokus dari bidang profesi dan pengamanan Polri untuk menindaklanjuti segala laporan yang masuk.

“Itu juga harus akuntabel dan transparan sehingga masyarakat bisa mengaksesnya apakah laporan-laporan masyarakat terkait dengan kepolisian ini bisa ditindaklanjuti atau tidak,” kata Bambang.