Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penangangan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus disikapi dengan serius.

Sebab, menurut dia, pengendalian pandemi tidak bisa dilakukan secara soliter, parsial dan sektoral.

“Pengendalian pandemi itu harus terintegrasi, komprehensif, bersinergi dan juga setara dan merata antar daerah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

Jika mencermati persoalan DKI, imbuh dia, melonjaknya pasien di rumah sakit ibu kota merupakan akibat lebih banyaknya rumah sakit rujukan dan sistim pendataan yang jauh lebih terbuka. Sehingga, DKI bisa lebih cepat melihat kecenderunagan atau tren.

Oleh karena itu, kata dia, pemeritah pusat harus lebih aktif memeratakan kualitas penanganan pandemi di berbagai daerah di Indonesia.

“Ini memang tugas pemerintah pusat, walaupun ada juga tugas pemerintah daerahnya ya, tidak bisa juga lepas tangan," kata Dicky.

"Semuanya juga harus terlihat, pusat, daerah, dan didukung masyarakat,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Dicky juga mendorong pemerintah pusat untuk lebih aktif lagi dalam melakukan tracing dan testing serta membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah keramaian.

Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada vaksinasi yang memang perlu dan harus dilakukan.

“Pengendalian pandemi ini tidak bisa satu atau dua di prioritaskan lalu yang lain diabaikan, terutama yang sifatnya esensial misalnya 3T, pembatasan mobilitas serta mencegah keramaian harus dilakukan, kalau tidak yang rugi ya kita sendiri,” ucap Dicky.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta.

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza.