Dukung Perpres Pencegahan Ekstremisme, NU Minta Pelaksanaannya Optimal

Kendati demikian, NU menekankan agar pelaksanaan Perpres tersebut dapat berjalan optimal, sehingga penyebaran paham ekstremisme dapat dicegah dan ditanggulangi.

"Sekali lagi saya sangat sangat sambut gembira Perpres ini. Hanya saja sekali lagi jangan kemudian berhenti di tanda tangan Perpres. Tapi dilanjutkan dengan peraturan-peraturan menteri sebagai operasional dari Perpres," kata Arifin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Pasalnya, ia menilai selama ini peraturan-peraturan yang ada sejatinya sudah sangat mendukung pencegahan penyebaran paham ekstremisme di lembaga pendidikan.

Ia merujuk beberapa aturan seperti misalnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Kemudian, dia juga menyebut 18 nilai dalam pendidikan karakter yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah sangat mendukung pencegahan penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme.

"Kalau bisa mewujudkan 18 nilai karakter itu, sangat bagus sekali. Peraturan yang sudah ada itu bagus sekali untuk menangkal penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme melalui lembaga-lembaga pendidikan. Hanya saja selama ini pelaksanaannya yang belum optimal," jelasnya.

Adapun 18 nilai karakter yang dimaksud yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta Tanah Air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Menurutnya, 18 nilai tersebut mampu menjadi fokus bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran yang ada di sekolah.

"Tidak hanya anak didik saya kira, guru dan dosen juga perlu. Ini untuk meningkatkan komitmen kebangsaan, meningkatkan kompetensi guru dan dosen juga," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada guru hingga dosen pendidikan formal mengenai materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selain itu, para guru dan dosen akan diberi pelatihan tentang sistem belajar mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis.

Rencana ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

Dilihat dari salinan dokumen Perpres yang diunduh Kompas.com melalui situs Sekretariat Negara, upaya ini dilakukan karena pemerintah menilai materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme belum diadopsi dalam kurikulum pendidikan formal dan kegiatan kemahasiswaan.

Nantinya, pelatihan ini akan diberikan kepada guru pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, dosen di perguruan tinggi, hingga guru dan dosen agama.