Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 diharapkan tak memicu tindakan diskriminatif.

Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo itu mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

“Jangan sampai perpres ini dijadikan pembenaran bagi pihak mana pun untuk bersikap diskriminatif terhadap warga yang dianggap memiliki cara beragama dan berkepercayaan yang berbeda namun masih merupakan bagian dari pelaksanaan hak yang sah,” ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Menurut Usman, langkah pemerintah melibatkan masyarakat dalam menanggulangi ekstremisme perlu diapresiasi.  Namun, pelibatan masyarakat tersebut diharapkan tidak menimbulkan masalah baru.

Untuk itu, Usman menuturkan, pihak berwenang harus memastikan konflik horizontal antarwarga tidak terjadi.

“Kami menilai bahwa ada kecenderungan untuk membuat peraturan yang sangat luas sehingga rentan disalahgunakan dalam upaya-upaya kontraterorisme yang dilakukan negara. Jangan sampai perpres ini menjadi salah satunya,” ucap Usman.

Usman menuturkan, negara memang wajib melindungi dan memberikan rasa aman kepada warganya.

Namun, ia mengingatkan agar langkah penanggulangan terorisme yang diambil tetap sesuai aturan hukum dan standar HAM internasional.

"Melibatkan masyarakat dalam pendekatan kultural melalui cara-cara dialog kebudayaan lebih tepat ketimbang pendekatan hukum kriminal melalui cara-cara pelaporan," tutur Usman.

RAN PE merupakan serangkaian program yang akan dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan.

Salah satu fokus pemerintah dalam RAN PE ialah meningkatkan daya tahan kelompok rentan agar terhindar dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah. Salah satunya dengan peningkatan efektivitas pelaporan kepada polisi oleh masyarakat dalam mencegah ekstremisme.

Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Pemolisian Masyarakat (Community Policing) atau Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Peran masyarakat dalam mencegah ekstremisme dinilai perlu dioptimalisasi sehingga akan dilakukan pelatihan pemolisian masyarakat sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.