Salin Artikel

Tinjau Lokasi Gempa Mamuju, Jokowi: Bangunan Pemerintah dan Rumah-rumah Warga Roboh

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/1/2021) untuk meninjau daerah terdampak gempa bumi.

Setibanya di Mamuju, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya melihat banyak bangunan roboh akibat guncangan gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi Jumat (15/1/2021) itu.

"Saya melihat ke lapangan, melihat bangunan-bangunan pemerintah yang roboh, juga rumah-rumah penduduk yang roboh," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Kompas TV, Selasa.

Jokowi mengatakan, kedatangan dirinya ke Mamuju adalah untuk memastikan bahwa proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat berjalan lancar.

Ia juga ingin memastikan logistik dan tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik.

"Saya sudah sampaikan ke Gubernur, untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali," ujarnya.

Terkait rumah-rumah penduduk yang roboh, kata Jokowi, pemerintah akan memberikan bantuan dana perbaikan. Rinciannya, Rp 50 juta diberikan untuk perbaikan rumah yang rusak berat.

Kemudian, Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk perbaikan rumah yang rusak ringan.

"Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi, juga akan kembali normal," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan duka mendalam atas bencana ini, khususnya kepada 84 orang yang ditemukan meninggal dunia.

"Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/13035491/tinjau-lokasi-gempa-mamuju-jokowi-bangunan-pemerintah-dan-rumah-rumah-warga

Terkini Lainnya

Komisi III DPR Sepakati Tambahan Anggaran Rp 15,5 T untuk Kejagung

Komisi III DPR Sepakati Tambahan Anggaran Rp 15,5 T untuk Kejagung

Nasional
Staf Hasto PDI-P Janji Akan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Staf Hasto PDI-P Janji Akan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Nasional
KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

Nasional
Enggan Anggap Pemanggilan Hasto oleh KPK dan Polri Bermuatan Politis, Wasekjen PDI-P: Kita Jalani Saja

Enggan Anggap Pemanggilan Hasto oleh KPK dan Polri Bermuatan Politis, Wasekjen PDI-P: Kita Jalani Saja

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Terima 1.000 Anak Palestina untuk Bersekolah

Prabowo Sebut Indonesia Siap Terima 1.000 Anak Palestina untuk Bersekolah

Nasional
Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

Nasional
Prabowo Mengaku Tak Bahas Politik saat Makan Bareng Jokowi

Prabowo Mengaku Tak Bahas Politik saat Makan Bareng Jokowi

Nasional
Surakarta Jadi Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional 2024

Surakarta Jadi Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional 2024

Nasional
Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Nasional
Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Nasional
Prabowo Makan Bareng Jokowi, Laporkan Hasil Lawatan Luar Negeri

Prabowo Makan Bareng Jokowi, Laporkan Hasil Lawatan Luar Negeri

Nasional
Anggota DPR Kecewa MA Abaikan Laporan Kasus Hakim Selingkuh di Bali

Anggota DPR Kecewa MA Abaikan Laporan Kasus Hakim Selingkuh di Bali

Nasional
Mahfud: Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum, Kecuali Sidang Kabinet

Mahfud: Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum, Kecuali Sidang Kabinet

Nasional
Gerindra Yakin Pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar

Gerindra Yakin Pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi 'Online'

Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke