Salin Artikel

Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan dengan bijak agar tidak ada kesan pemaksaan kepada masyarakat.

"Pimpinan kementerian, lembaga, pemda, dan para tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan vaksinasi kepada publik sehingga tidak ada kesan paksaan," ujar Ma'ruf saat mencanangkan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen melalui video konferensi, Senin (18/1/2021).

Meskipun demikian, kata dia, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi tersebut juga menjadi sangat penting.

Pasalnya, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebesar 70 persen populasi, partisipasi masyarakat untuk ikut divaksin harus tinggi.

Angka vaksinasi 70 persen populasi itu sendiri merupakan target pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai Covid-19 melalui pembentukkan herd immunity.

Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, kata dia, vaksin Covid-19 merupakan hal wajib karena menyangkut herd immunity.

"Tapi pada saat yang sama, kita masih harus memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta peningkatan upaya 3T (Tracing, Testing, Treatment) agar bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi bisa berhasil," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan, vaksinasi diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 bulan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan agar jajaran pemerintah memastikan seluruh mekanisme, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan dana operasional pelaksanaan vaksinasi disiapkan dengan matang

Termasuk juga mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik.

"Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebaran yang luas dan karakteristknya sangat beragam," kata dia.

Adapun program vaksinasi nasional Covid-19 telah dimulai pada 13 Januari 2021 kemarin.

Program tersebut dimulai dengan ditandai penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Presiden Jokowi

Pada tahap pertama, pemberian vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/18/15555371/wapres-sosialisasi-vaksinasi-covid-19-harus-bijak-jangan-ada-kesan-memaksa

Terkini Lainnya

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke