Pemberhentian Arief Budiman, Komisi II: Jangan Beranggapan KPU dan DKPP Berseteru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

DKPP memberhentikan Arief sebagai ketua atas dugaan pelanggaran etik. 

"Kami tidak akan masuk ke putusan materi DKPP, tetapi tentu sebagai mitra kerja kami perlu mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut," kata Saan saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Saan mengingatkan, putusan DKPP jangan sampai membuat publik beranggapan bahwa terjadi perseteruan antara lembaga penyelenggara pemilu.

"Jangan sampai ada anggapan ada perseteruan KPU dan DKPP ini masih terus berlanjut dengan pemecatannya pak Arief Budiman sebagai ketua KPU," ujarnya.

Lebih lanjut, Saan meminta seluruh lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP tetap saling bersinergi dalam rangka membangun demokrasi.

"Membangun sistem politik kita ke depan, tapi kalau mereka seakan akan ada perseteruan, ini akan jadi hal yang tidak baik ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, DKPP memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti putusan terkait pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU atas dugaan pelanggaran etik.

Arief dinilai melanggar etik karena mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik untuk mengurus perkara pemberhentian Evi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Muhammad, dalam sidang putusan, Rabu (13/1/2021).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Didik Supriyanto mengatakan, keputusan ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan.

DKPP juga memahami bahwa Arief memiliki hubungan emosional dengan Evi sebagai rekan kerja. Namun, Didik mengatakan, hubungan tersebut tidak boleh mematikan kode etik yang seharusnya dipegang teguh oleh komisioner.

"Karena di dalam diri teradu melekat jabatan ketua KPU merangkap anggota KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapapun kecuali ketentuan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu," ujar Didik.

Menurut DKPP, Arief seharusnya tidak terjebak dalam perbuatan yang bersifat personal atau emosional yang menyeret lembaga.

Hal tersebut dianggap berimplikasi pada kesan pembangkangan dan tidak menghormati Putusan DKPP Nomor 317 yang bersifat final dan mengikat.

Arief dianggap melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf e juncto Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Arief diadukan ke DKPP oleh seorang warga bernama Jupri. Ia menggugat Arief dengan dalil aduan mendampingi atau menemani Evi Novida yang kala itu telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Selain itu, pengadu mendalilkan Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.