Salin Artikel

Menteri Kesehatan Minta Bantuan KPK Awasi Vaksinasi Covid-19

Budi mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta bantuan KPK agar ikut mengawasi proses pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

"Saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya," kata Budi dalam konferensi pers selepas pertemuan, Jumat sore.

"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," ujar Budi.

Budi menuturkan, ada sejumlah isu yang mesti diperhatikan terkait vaksinasi Covid-19, salah satunya mengenai pembelian vaksin yang sifatanya khusus.

Ia menjelaskan, pembelian vaksin tidak melalui proses pengadaan yang biasa karena jumlah vaksin yang terbatas.

Budi mengatakan, ada sekitar 5,5 miliar manusia di dunia yang membutuhkan vaksin sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Isu kedua, lanjut Budi, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme yakni business to business dan multirateral melalaui badan internasional yang terafiliasi WHO.

Budi menuturkan, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme demi mencapai kecukupan vaksin di Indonesia sebanyak 426 juta dosis.

Padahal, kata Budi, vaksin yang dibeli melalui dua mekanisme tersebut merupakan barang yang sama.

"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda, harganya juga bisa berbeda. Itu kami bicarakan juga ke KPK prosesnya seperti apa, nanti pengadaannya seperti apa," kata Budi.

Di samping itu, dibahas pula kemungkinan adanya praktik pasar gelap dengan memasarkan vaksin yang sebenarnya telah digratiskan oleh Pemerintah.

"Itu juga yang mesti kita bicarakan bagaimana caranya supaya tidak terjadi risiko-risiko bocornya vaksin gratis ini sehingga bisa diperjual-belikan di pasaran," kata Budi.


Adapun pertemuan tersebut juga diikuti oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar serta Deputi Pencegahan KPK.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan depan.

Vaksinasi pertama akan dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo, dilanjutkan kepada para kepala daerah.

"(Vaksinasi) minggu depan itu akan dimulai oleh Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, wali kota dan bupati," kata Airlangga dalam sebuah diskusi daring, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/17413931/menteri-kesehatan-minta-bantuan-kpk-awasi-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke