Bantah Rekayasa Blusukan, Risma: Saya Tidak Kenal Pemulung Bernama Kastubi

Ia mengaku tak sama sekali mengenal sosok Kastubi yang ramai diperbincangkan warganet pada Kamis (7/1/2021).

"Saya bagaimana bisa setting itu. Saya itu tidak kenal dan saya mau ke Jakarta itu tidak tahu mau ke mana dan saya tidak hafal jalannya. Ya gimana saya mau setting," kata Risma dilansir Tribunnews, Jumat (8/1/2021).

Hal tersebut disampaikan mantan wali kota Surabaya itu saat berada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Lebih lanjut, dia mengaku tak mungkin mengenal Kastubi karena selalu menggunakan jalan yang berbeda setiap berangkat ke tempat kerja. Hal ini pun telah dilakukannya sejak menjadi wali kota Surabaya.

"Saya tiap hari selalu berpindah-pindah itu sudah saya lakukan sejak PNS dan saya tidak pernah di jalan yang sama itu tidak pernah," ucap Risma.

"Jadi kalau saya berangkat itu hari ini lewat sini. Saya akan mencoba lewat tempat lain. Jadi bukan karena Menteri Sosial pun saya tetap perhatikan orang-orang seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Kastubi yang ditemui Risma.

Muncul isu di permukaan, bahwa Kastubi bukanlah pemulung melainkan seorang penjual poster lukisan Presiden Soekarno.

Adapun isu diunggah akun Twitter @Andhy_SP211 beberapa hari lalu.

Hal ini mengakibatkan tudingan warganet bahwa blusukan yang dilakukan Risma sudah diatur sebelumnya atau settingan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah juga telah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS.

Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS.