Salin Artikel

Pengamat: Risma Jangan Blusukan di DKI Saja, tapi Juga Provinsi Lain

Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta. Ia mengatakan ada 33 provinsi lain yang juga perlu diperhatikan Risma.

"Terlepas dari kontroversinya, blusukan ini sebetulnya bagus. Tapi blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain," kata Adi saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, maka tak heran jika muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu hanya sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Ia mengatakan, aksi blusukan Risma itu juga harus diiringi dengan penyelesaian masalah yang konkret.

"Janjikan para gelandangan itu hidupnya akan layak. Dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, dikasih bantuan. Jadi blusukannya tidak melulu dituding pencitraan atau sekadar jadi tangga menuju Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Jika Risma mampu melakukan itu, Adi yakin publik akan menghormati kinerja Risma sebagai Mensos dan memahami bahwa blusukan memang merupakan gaya kepemimpinannya.

"Saya kira publik akan memahami bahwa Risma bukan blusukan untuk DKI Jakarta. Tapi murni merpresentasikan dirinya sebagai Mensos yang memang gaya dan style politiknya blusukan," tuturnya.

Di lain sisi, Adi menilai perlu ada investigasi soal gelandangan yang ditemui Risma saat blusukan di Sudirman dan Thamrin.

Menurut dia, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria perlu ditindaklanjuti. Riza mengaku heran karena selama ini tidak pernah ada tunawisma di kawasan tersebut.

"Ini kan mengesankan gelandangan dan pengemis yang ditemui Risma 'jadi-jadian'. Perlu dicek apakah gelandangan yang ditemui Risma memang beroperasi di Sudirman-Thamrin atau datang entah dari mana. Itu perlu di-clear-kan kalau ada yang punya kepentingan untuk memvalidasi tentang blusukan itu," ujar Adi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/13042911/pengamat-risma-jangan-blusukan-di-dki-saja-tapi-juga-provinsi-lain

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke