BPOM Diminta Obyektif Tentukan Izin Penggunaan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto meminta Badan POM obyektif dan profesional dalam memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19.

Ia mengingatkan bahwa BPOM harus menomorsatukan keselamatan masyarakat penerima vaksin.

"Diharapkan BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian izin edar dan EUA. BPOM harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Menurut dia, vaksin yang layak diberikan kepada masyarakat adalah yang jelas khasiat, keamanan, dan kehalalannya.

Ia menegaskan, BPOM harus berpatokan pada kaidah ilmiah dalam menetapkan status kelayakan vaksin, bukan berdasarkan tekanan pihak yang berkepentingan.

Ia pun meminta BPOM agar transparan dalam melakukan uji kelayakan sebelum mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19.

"BPOM punya tanggung jawab moral untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk bebas dari Covid-19," ucap Mulyanto.

"BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai," tambahnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, vaksin Covid-19 produksi Sinovac mulai didistribusikan ke 34 provinsi pada Minggu (3/1/2021).

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari PT Biofarma Bambang Herianto mengatakan, proses distribusi vaksin tersebut akan melibatkan semua pihak, termasuk dalam penyiapan sistem rantai dingin atau cold chain hingga vaksin diterima oleh fasilitas kesehatan.

“Tidak hanya Biofarma sebagai distributor, tapi juga melalui provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas, sehingga nanti perjalanan vaksin dari Biofarma ke puskesmas ini berjalan baik,” kata Bambang dalam konferensi pers secara daring, Minggu.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, distribusi vaksin ke 34 provinsi itu merupakan bagian dari persiapan vaksinasi secara paralel. Sebab, tidak semua daerah memiliki akses distribusi yang cepat.

"Distribusi dimulai karena tentunya proses distribusi untuk bisa sampai ke fasilitas kesehatan di 34 provinsi sampai ke kecamatan kan tidak semuanya punya akses yang cepat," ujar Nadia, Selasa (5/1/2021).