Salin Artikel

Janji-janji Mensos Risma, dari Pendidikan sampai Tempat Tinggal Layak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dilantik sebagai Menteri Sosial pada 23 Desember 2020, Tri Rismaharini mulai melakukan manuver.

Sejumlah program pemberdayaan masyarakat dijanjikan Risma. Ia pun mulai blusukan ke kawasan-kawasan kumuh di lingkungan Ibu Kota.

Kepada masyarakat kecil, Risma menjanjikan sejumlah hal, mulai dari perbaikan ekonomi, pendidikan, hingga tempat tinggal.

Pada hari pertama berdinas sebagai Mensos, mantan Wali Kota Surabaya itu blusukan ke kawasan bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta.

Risma lantas menjanjikan rumah untuk para gelandangan dan pengemis yang bermukim di sekitar Ciliwung agar kehidupan mereka menjadi lebih layak.

"Bapak Ibu saya carikan rumah, jadi enggak perlu ada biaya kontrak, tetap cari sampah seperti ini, nanti sampah dari Kemensos bisa untuk bapak," kata Risma seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (28/12/2020).

Selain menjanjikan tempat tinggal yang layak, Risma juga berjanji akan mengajari para pemulung di sekitar bantaran Ciliwung untuk usaha mandiri.

Setelahnya, Risma dan rombongan bergerak ke area kolong jembatan. Dari tempat itu, Risma menyusuri bantaran kali sambil menyapa penghuni di kawasan tersebut, yang didominasi oleh para gelandangan.

Kepada warga bantaran yang menyaksikan kedatangan rombongan ini, Risma kembali menyampaikan keinginannya mengubah nasib mereka.

Ia menjanjikan tempat tinggal yang lebih layak bagi penghuni kolong jembatan.

"Saya hanya ingin panjenengan tinggal di tempat lebih baik, mau ya Pak, Bu," ajak Risma.

1. Janjikan pendidikan

Risma kembali blusukan pada Rabu (30/12/2020). Kali ini, ia bergerak ke kawasan kumuh kolong Tol Gedong Panjang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam blusukannya, Risma menjanjikan sekolah dan beasiswa untuk anak-anak di kawasan tersebut. Ia ingin, anak-anak yang tinggal di lingkungan itu tetap dapat mengenyam pendidikan layak demi masa depan mereka.

"Nanti Ibu carikan sekolah, nanti Ibu carikan beasiswa, ya? Wis, iso pasti kok, ya? Nanti kalau sudah itu buktikan pada dunia," kata Risma melalui tayangan video Kompas TV, Kamis (31/12/2020).

Risma menyampaikan bahwa pendidikan merupakan satu langkah untuk mengubah nasib.

Ia pun mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu selama menjadi Wali Kota Surabaya. Misalnya, kepada anak pemulung, tukang batu, tukang tambal, hingga tukang pijat.

“Mereka sudah banyak yang menjadi sarjana. Nanti saya berikan beasiswa, nanti saya beli barang-barang yang dikumpulkan ini. Saya ini ibunya pemulung,” katanya.

Risma juga mengajak warga penghuni kolong tol untuk lebih berdaya dengan menerima dukungan dan program pendampingan dari Kementerian Sosial.

Ia tak mempersoalkan jika kaum laki-laki di wilayah tersebut mencari nafkah dengan menjadi pemulung. Namun, Risma berjanji untuk memberdayakan para ibu melalui usaha mikro seperti warung pecel lele.

Dengan demikian, penghasilan keluarga dapat bertambah dan ekonomi warga menjadi lebih baik.

"Ibunya nanti kita ajari cari uang. Di belakang itu ada lele, nanti bisa saya ajari gimana buat pecel lele, atau buat yang lain, nanti kita bisa jual," ujarnya.

Menurut Risma, para ibu dapat mengelola warung pecel lele dengan memanfaatkan lele yang diternak dan dikelola Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi.

Risma berjanji, jika warung pecel lele itu sudah didirikan, ia sendiri yang akan meresmikannya.

"Penjenengan percoyo lek aku sing ngresmikan lak akeh sing tuku (Anda semua percaya saja, kalau saya yang meresmikan akan banyak yang membeli),” ujarnya dalam bahasa Jawa.

Risma bahkan berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kawasan kumuh ini ke tempat hunian baru yang lebih layak.


2. Relokasi warga

Risma pun berencana merelokasi warga yang tinggal di bawah kolong fly over Pegangsaan, belakang Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Ia ingin memindahkan warga ke balai milik Kemensos.

Langkah ini dilakukan Risma untuk mendukung rencananya menyulap kolong fly over tersebut menjadi taman.

"Program Bu Risma itu rencananya, katanya Kemensos itu punya balai atau apa gitu, warga yang kemarin diundang itu akan diajak ke sana untuk melihat," kata Lurah Pegangsaan Parsiyo kepada Kompas.com, Kamis (31/12/2020).

Namun demikian, menurut Parsiyo, rencana Risma tersebut mendapat penolakan dari warga setempat. Warga menolak tawaran Risma karena lokasi balai yang jauh dari tempat kerja mereka.

"Warga ditawarkan belum ada jawaban mau. Intinya mereka menolak," ucapnya.

Parsiyo pun kemudian menyampaikan ke Risma bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkali-kali menawarkan warga kolong flyover itu untuk pindah ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Namun, warga selalu menolak karena lokasinya yang jauh.

3. Bansos awal Januari

Selain menjanjikan tempat tinggal dan pendidikan, Risma juga menjanjikan sejumlah bantuan sosial (bansos). Ia berjanji untuk menyalurkan bansos di awal 2021.

Bansos yang dimaksud mulai dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial tunai (BST), hingga bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari (2021), kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Risma merinci, bantuan PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini bakal disalurkan oleh himpunan bank-bank milik negara (himbara).

PKH menyasar sejumlah kelompok seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

Bantuan ini diberikan tiap 3 bulan sekali selama satu tahun, yakni Januari, April, Juli dan Oktober.

Sementara, bantuan sembako akan diberikan kepada 18,8 juta penerima. Bantuan senilai Rp 200.000 ini akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021.

Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai tahun 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan bantuan tunai langsung.

Untuk program bantuan sosial tunai, tahun 2021 akan diberikan kepada 10 juta penerima di seluruh Indonesia.

Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300.000 yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos.

Pemerintah berharap, percepatan penyaluran bantuan akan membantu mendorong bangkitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran," ujar Risma.

Risma pun berjanji untuk melakukan perbaikan mekanisme dalam realisasi bansos.

Nantinya, penerima bantuan dapat memberikan timbal balik atau laporan mengenai proses penyaluran bantuan oleh pihak-pihak terkait.

"Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan," katanya.

Risma belum menyampaikan secara rinci perbaikan mekanisme yang akan ia lakukan.

Namun, ia menyebut, langkah ini ditempuh untuk mencegah terjadinya pemotongan bantuan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan penyelewengan dana bansos tidak terjadi.

"Kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan," ujar Risma.

"Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/01/09584791/janji-janji-mensos-risma-dari-pendidikan-sampai-tempat-tinggal-layak

Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke