Epidemiolog Minta Pemerintah Tak Hanya Andalkan Vaksin Atasi Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo meminta pemerintah agar tak hanya mengandalkan kehadiran vaksin dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dia menegaskan strategi utama dalam penanganan pandemi yaitu memperkuat pelacakan dan pengetesan untuk mendeteksi kasus Covid-19 sebanyak-banyaknya.

"Vaksinasi hanya salah satu strategi dalam percepatan penanganan pandemi. Kita jangan mengandalkan vaksin saja," kata Windhu dalam konferensi pers rilis survei 'Kepercayaan Publik Nasional pada Vaksin dan Vaksinasi Covid-19' oleh SMRC, Selasa (22/12/2020).

Terkait layanan vaksinasi Covid-19, Windhu mengingatkan pemerintah agar menyosialisasikan vaksin secara terbuka dan berbasis ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, masyarakat merasa aman menerima layanan vaksinasi yang diadakan pemerintah.

"Komunikasi publik yang intensif harus dilakukan pemerintah dan unsur pentahelix lainnya dengan bahasa sederhana, terbuka, jujur, dan berbasis ilmu pengetahuan agar warga mau divaksin sukarela," ucapnya.

Dia pun mengatakan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, pemerintah harus memberikan vaksin Covid-19 terhadap 80 persen populasi penduduk.

Dengan asumsi total penduduk sebanyak 268 juta orang serta kebutuhan masing-masing dua dosis vaksin dan wastage rate 10 persen, maka pemerintah setidaknya mesti menyediakan layanan vaksinasi untuk 214 juta orang dengan 429 juta dosis vaksin.

"Herd immunity yang saya baca tidak cukup 70 persen. Yang dikatakan herd immunity minimal 80 persen," katanya.

Menurut perhitungan Windhu, layanan vaksinasi Covid-19 paling banyak diberikan kepada 16 juta orang dalam satu bulan.

Karena itu, jika vaksin mulai diberikan pada Februari 2021 dan tanpa hambatan, vaksinasi Covid-19 akan selesai diberikan ke 214 juta orang pada April 2022.

"Paling cepat April 2022 baru selesai vaksin. Ini kalau tidak ada hambatan," ujar Windhu.

Ia pun menyampaikan sejumlah catatan tentang berbagai hal yang bisa membuat herd immunity tidak tercapai.

Di antaranya, jika pengadaan vaksin tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah dosis minimal di dalam negeri. Kemudian, jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan.

"Tidak akan tercapai kalau ada penduduk yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan, entah karena keyakinan agama tentang halal dan haram atau keraguan keamanan vaksin," tutur Windhu.

Selanjutnya, jika cold chain atau ruang penyimpanan vaksin tidak aman. Berikutnya, jika layanan vaksinasi Covid-19 tidak dapat diakses merata oleh semua kalangan.

Terkait hal tersebut, Windhu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang akhirnya menetapkan kebijakan vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat.

"Untuk ini tentu harus mengapresiasi presiden yang sebelumnya ada wacana ada yang harus berbayar, sekarang sudah menjadi program tidak berbayar. Itu yang benar," ucapnya.