Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Tak Ada Kader Kami yang Dipanggil Presiden

Nasdem, kata Charles, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kadernya yang potensial sebagai calon menteri.

Hal ini disampaikan Charles menanggapi isu reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi yang makin kuat beberapa waktu terakhir.

"Sampai sekarang tidak ada kader Nasdem yang dipanggil," kata Charles kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Charles mengatakan, sepanjang yang ia tahu, tak ada peningkatan intensitas komunikasi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Jokowi untuk membahas hal ini.

Malahan, saat ini Surya masih dalam proses penyembuhan setelah sempat dinyatakan positif Covid-19.

Kendati demikian, Nasdem berpandangan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Partainya, kata Charles, sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada Jokowi.

"Reshuffle atau tidak reshuffle, kami yakin bahwa itu adalah pilihan yang terbaik karena reshuffle dalam pengertian di Nasdem adalah memberikan hak sepenuhnya ke Presiden, maka sepenuhnya kami menyerahkan kepada Pak Jokowi," kata dia.

Senada dengan Charles, Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G Plate menyebut, partainya mempercayakan wacana reshuffle kepada Presiden.

"Jangan berandai-andai dan serahkan, percayakan pada Bapak Presiden," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Johnny mengaku, partainya akan selalu konsisten mendukung Jokowi sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam menentukan anggota kabinet.

"Pandangan dan saran tentu akan terus Nasdem sampikan pada Bapak Presiden untuk mendukung penyelenggaraan negara yang sehat dan baik yang selama ini juga berjalan dengan baik, khususnya penyelenggaraan pemerintahan di dalam situasi darurat kesehatan Covid 19," kata Johnny.

Sebelumnya, wacana perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka sejak dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh KPK, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Sementara Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).