Salin Artikel

Jokowi: Jangan Sampai Ada Kekhawatiran soal Kehalalan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak khawatir soal kehalalan vaksin Covid-19. Sebab, pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama untuk memastikan kehalalan vaksin.

"Vaksin ini juga sudah sejak awal, enam bulan yang lalu, diikuti dari MUI juga dari Kementerian Agama. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran mengenai halal dan tidak halalnya vaksin," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).

"Ini dalam keadaan darurat kita karena pandemi Covid ini," tuturnya.

Menurut Jokowi, baik MUI maupun Kemenag bahkan langsung melihat proses uji klinis vaksin Covid-19 hingga ke pabriknya. Nantinya, jika proses pengkajian sudah selesai, MUI akan mengeluarkan sertifikat kehalalan vaksin.

Bersamaan dengan itu, kata Jokowi, vaksin Covid-19 kini tengah diuji keamanan dan efektivitasnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika sudah dipastikan aman dan efektif, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization atau izin edar. Setelahnya, vaksin dapat digunakan secara massal.

"Kalau nanti dari BPOM sudah memberikan izin suntikan, besok langsung disuntikkan, divaksinasi kepada seluruh masyarakat, dan tidak dipungut biaya alias gratis," ujar Jokowi. 

Jokowi menyebutkan, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Hal ini karena jumlah penduduk yang harus divaksin di Tanah Air sangat besar, yakni 67-70 persen atau sekitar 182 juta orang.

Ia mengatakan, vaksinasi penting untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas guna mengakhiri pandemi Covid-19.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/18/17023811/jokowi-jangan-sampai-ada-kekhawatiran-soal-kehalalan-vaksin-covid-19

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.