Jokowi: Jangan Sampai Ada Kekhawatiran soal Kehalalan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak khawatir soal kehalalan vaksin Covid-19. Sebab, pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama untuk memastikan kehalalan vaksin.

"Vaksin ini juga sudah sejak awal, enam bulan yang lalu, diikuti dari MUI juga dari Kementerian Agama. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran mengenai halal dan tidak halalnya vaksin," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).

"Ini dalam keadaan darurat kita karena pandemi Covid ini," tuturnya.

Menurut Jokowi, baik MUI maupun Kemenag bahkan langsung melihat proses uji klinis vaksin Covid-19 hingga ke pabriknya. Nantinya, jika proses pengkajian sudah selesai, MUI akan mengeluarkan sertifikat kehalalan vaksin.

Bersamaan dengan itu, kata Jokowi, vaksin Covid-19 kini tengah diuji keamanan dan efektivitasnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika sudah dipastikan aman dan efektif, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization atau izin edar. Setelahnya, vaksin dapat digunakan secara massal.

"Kalau nanti dari BPOM sudah memberikan izin suntikan, besok langsung disuntikkan, divaksinasi kepada seluruh masyarakat, dan tidak dipungut biaya alias gratis," ujar Jokowi. 

Jokowi menyebutkan, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Hal ini karena jumlah penduduk yang harus divaksin di Tanah Air sangat besar, yakni 67-70 persen atau sekitar 182 juta orang.

Ia mengatakan, vaksinasi penting untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas guna mengakhiri pandemi Covid-19.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19. Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.