Jokowi: 70 Persen Penduduk Harus Divaksin untuk Capai "Herd Immunity"

Vaksinasi dalam jumlah besar ini dilakukan untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas. Langkah tersebut penting untuk mengakhiri pandemi.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik, supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata Jokowi dalam acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, dipantau melalui Tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).

Menurut Jokowi, vaksinasi terhadap 70 persen penduduk sudah cukup untuk membentuk herd immunity. 

Dengan demikian, seandainya 30 persen penduduk lainnya tak divaksin, situasi tetap aman.

"Jadi kalau 70 persen  dari bapak ibu ini misalnya kumpul di sini satu RT sudah divaksin 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin sudah aman karena sudah dipagari oleh yang divaksin. Itu yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity," papar dia.

Namun, dengan banyaknya jumlah penduduk yang harus divaksin, Jokowi menyebut bahwa proses vaksinasi di Tanah Air perlu waktu.

Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyuntik satu per satu individu.

Dengan begitu, setelah sesesorang divaksin, keadaan tidak serta merta menjadi normal seperti sedia kala sebelum pandemi terjadi.

Jokowi pun berharap, seluruh masyarakat mau divaksin dan tidak ada yang menolak. Ia memastikan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi seluruh warga.

Pemerintah, lanjut Jokowi, juga akan menjamin keamanan vaksin. Saat ini, tengah dilakukan pengkajian keamanan vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemerintah juga bakal memastikan kehalalan vaksin. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama telah dilibatkan untuk melihat proses pengujian vaksin secara langsung hingga ke pabriknya.

"Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan dari vaksin itu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara.

Terkait keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.