Salin Artikel

Soal Reshuffle, Istana Minta Publik Sabar Tunggu Keputusan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian meminta masyarakat bersabar menunggu perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada sinyal dari Presiden Joko Widodo mengenai wacana reshuffle.

"Belum ada kabar sama sekali, sabar saja menunggu. Saya kira Presiden akan memutuskan yang terbaik," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Donny mengatakan, Presiden masih terus mempertimbangkan sejumlah nama untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Juliari Batubara untuk kursi Menteri Sosial.

Dalam mempertimbangkan nama-nama itu, Jokowi berkonsultasi dengan banyak pihak, mulai dari partai politik hingga masyarakat.

Meski begitu, Donny belum dapat memastikan apakah calon pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara berasal dari kalangan partai politik atau profesional.

"Sejauh ini saya sendiri belum bisa mengatakan apa-apa," ujarnya.

Menurut Donny, kosongnya dua kursi menteri ini tak mengganggu kinerja kabinet. Ia memastikan birokrasi berjalan seperti biasa lantaran tugas-tugas kedua menteri tersebut dijalankan oleh menteri ad interim atau pengganti sementara.

Oleh karenanya, Donny menegaskan agar masyarakat bersabar menanti keputusan Jokowi mengenai reshuffle kabinet ini.

"Sekali lagi kita harus sabar menunggu sampai kemudian Presiden memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara," katanya.

Wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Menteri Sosial Juliari Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Sementara Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/14141851/soal-reshuffle-istana-minta-publik-sabar-tunggu-keputusan-jokowi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Nasional
Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Nasional
UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

Nasional
Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

Nasional
Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

Nasional
Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.