Jokowi: Penanganan Korupsi Harus Bisa Tingkatkan Pengembalian Aset Negara

Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat kerja Kejaksaan RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2020).

"Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kepada negara. Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih 19 triliun (rupiah), ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, sebagai pemegang kuasa pemerintah, kejaksaan harus bekerja keras membela kepentingan bangsa dengan menyelamatkan aset-aset negara.

Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tak menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan atau inovasi.

Sebaliknya, pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional. Perihal penggunaan APBN juga harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat.

"Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengkoreksi kesalahan pelaku, untuk memperbaiki pelaku, untuk memulihkan korban kejahatan," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kejaksaan adalah institusi terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kiprah Kejaksaan menjadi wajah pemerintah dan kepastian hukum Indonesia, baik di mata rakyat maupun internasional.

Oleh karena itu, ia mewanti-wanti kejaksaan menjadi lembaga yang bersih.

"Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kepercayaan publik terhadap kejaksaan dapat ditingkatkan melalui integritas dan profesionalitas jaksa.

Wawasan kebangsaan serta kesiapan jaksa dalam menghadapi persoalan hukum di masa mendatang pun menjadi hal utama.

Tak hanya itu, Jokowi meminta agar pengawasan dan penegakan disiplin internal terus diperkuat. Rekruitmen dan promosi wajib dilakukan secara meritokratis dan transparan. 

"Pembenahan dari hulu sampai hilir di internal kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan," kata Jokowi.