Epidemiolog: Meski Gratis, Herd Immunity Tak Akan Tercapai jika Masyarakat Tak Mau Divaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, program vaksinasi Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dengan dukungan tersebut, rencana pemerintah untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity akan tercapai.

"Amat tergantung partisipasi masyarakat. Biar gratis semua, kalau masyarakatnya enggak mau juga enggak bisa," kata Miko kepada Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Ia menambahkan, pemerintah tidak harus menggratiskan seluruh pemberian vaksin Covid-19. 

Meski demikian, untuk masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, vaksin dapat diberikan secara gratis. 

"Pemerintah itu menggratiskan karena satu, semua rakyat miskin digratiskan; kedua, semua petugas kesehatan," kata Miko.

Ia mengatakan, untuk mencapai herd immunity, pemerintah harus 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tujuan itu bisa tercapai bila semua pihak dapat bekerja sama.

Adapun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi untuk Covid-19 akan dilakukan pada 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dari jumlah target penerima vaksinasi itu, hanya 30 persen di antaranya yang akan mendapatkan vaksin melalui program pemerintah, alias gratis.

Sisanya, sebanyak 70 persen, diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI-Polri, dan Satpol PP. Selain itu, peserta BPJS-PBI.

Totalnya, 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19. Tiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate vaksin sebesar 15 persen.

Kemudian, penerima vaksin mandiri berjumlah 75.048.268 orang dengan kebutuhan 172.611.016 dosis vaksin Covid-19. Penyediaan vaksin mandiri diserahkan kepada BUMN.

Namun, ada beberapa negara yang menggratiskan pemberian vaksin Covid-19, yakni Bahrain, Arab Saudi, Mesir, Jepang, Perancis, Portugal, Belgia, dan India.