Pilkades Bakal Digelar, Satgas Covid-19: Perbaiki Kebutuhan Logistik Penegakan Protokol Kesehatan

Hal itu ia utarakan menanggapi adanya rencana digelarnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Desember ini.

"Penyelenggaraan Pilkada harus menjadi pembelajaran bagi kegiatan lainnya yang serupa," kata Wiku melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/12/2020) malam.

Wiku mengatakan, jika Pilkades tetap dilaksanakan, harus memperhatikan hal-hal terutama soal penegakan protokol kesehatan.

Ia mengimbau, agar penyelenggaraan tersebut tidak sampai menimbulkan evaluasi yang buruk seperti saat Pilkada.

Secara khusus, ia meminta agar Pilkades dapat memperhatikan kebutuhan protokol kesehatan karena dilaksanakan pada masa pandemi.

"Harus diperbaiki kebutuhan logistik untuk dan penerapan penegakan protokol kesehatan di fasilitas publik tempat Pilkades," jelasnya.

Sehari sebelumnya, Wiku telah mengevaluasi penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2020.

Hasilnya, kata dia, tingkat kepatuhan penyelenggaraan Pilkada 2020 terhadap protokol kesehatan Covid-19 relatif rendah.

Ia menyebut, masih ada tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bahkan, Wiku menilai tingkat kepatuhan penyelenggara dalam menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, disinfektan, hingga petugas pengawas penerapan protokol kesehatan masih di bawah 50 persen.

"Masih rendahnya kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan tentunya sangat disayangkan mengingat hal ini sudah diatur di dalam PKPU," ujar Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12/2020).

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengatakan, pemerintah segera menggelar Pilkades pada Desember 2020 yang rencananya digelar di 23 kabupaten/kota meliputi 1.274 desa.

"Setelah minggu ketiga di bulan Desember, setelah pilkada 9 Desember, ada 23 kabupaten," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

"Kemudian sisanya ada 36 kabupaten atau kota yang harus dilaksanakan di tahun 2020 kemudian bersepakat untuk melakukan penundaan dan dilaksanakan di tahun 2021," lanjut dia.