Salin Artikel

Polri Imbau Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Saat Mencoblos

"Jaga jarak saat di TPS dan sehabis mencoblos langsung kembali ke rumah dan mencuci tangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Argo mengatakan, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah menjalani tes swab antigen sebelum bertugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Maka dari itu, ia memastikan petugas yang bertugas sudah bebas dari Covid-19.

"Ayo gunakan hak pilihnya dengan baik. Polri dan TNI akan menjamin keamanan warga," tuturnya.

Penanganan Protokol Kesehatan

Pilkada di tahun ini digelar dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. Maka dari itu, potensi munculnya kerumunan massa menjadi salah satu hal yang diperhatikan, termasuk Polri.

"Sudah ada jukrah (petunjuk dan arahan) kepada jajaran, baik melalui vicon (video conference) dan TR (telegram rahasia) dari Pak Kapolri untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh jajaran,” kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Agus Andrianto kepada Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Surat telegram Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis yang dimaksud bernomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tanggal 7 September 2020.

Surat itu berisi sejumlah perintah Kapolri kepada bawahannya dalam rangka mencegah klaster penularan Covid-19 dalam tahapan pilkada.

Pertama, para kapolda dan kapolres diminta berkoordinasi dengan instansi terkait. Kemudian, jajarannya diperintahkan memahami aturan KPU terkait penerapan protokol kesehatan serta menyosialisasikan protokol kesehatan secara masif.

Tak lama setelah itu, tertanggal 21 September 2020, Kapolri mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Isinya, antara lain semua pihak yang terlibat dalam tahapan pilkada diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, pembatasan jumlah massa sesuai aturan penyelenggara, serta membubarkan diri secara tertib setelah tahapan pilkada selesai.

Apabila pelanggaran protokol kesehatan terjadi, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penindakan awalnya dilakukan oleh Bawaslu yang dimulai dengan peringatan tertulis hingga larangan kegiatan kampanye.

Bila pelanggaran tetap terjadi, langkah selanjutnya adalah proses hukum.

"Apabila mereka tetap membandel, maka itu bisa dilaporkan kepada kepolisian untuk kemudian bisa ditegakkan dengan penegakan hukum," kata Listyo saat rapat dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Kamis (3/12/2020).

Jeratan hukum bagi pelanggar antara lain, Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta pasal-pasal dalam KUHP apabila melawan petugas.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/09/12024051/polri-imbau-masyarakat-terapkan-protokol-kesehatan-saat-mencoblos

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.