Salin Artikel

Rapat dengan KSP, Anggota Komisi II Pertanyakan Kinerja Stafsus Milenial Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mohamad Muraz mempertanyakan laporan kinerja staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial. Sebab menurut Muraz, tata kerja stafsus milenial selama ini tidak jelas.

"Kami juga ingin informasi laporan kinerja dari stafsus milenial ini seperti apa sebetulnya, kemudian manfaat yang bisa diambil dari mereka terhadap kinerjanya," kata Muraz dalam rapat kerja Komisi II dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Mensesneg dan Menseskab secara virtual, Senin (7/12/2020).

Muraz mengatakan, tindakan stafsus milenial sering kali menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Bahkan, mengarah pada pidana.

Ia mencontohkan, stafsus milenial Aminuddin Maruf yang menerbitkan surat perintah kepada Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

"Ini pembinaannya di bidang siapa, tentang tata laksana sehingga yang muncul image di masyarakat stafsus ini sering terjadi kesalahan yang notabennya membawa ke yang bersangkutan ke arah pidana," ujarnya.

Senada dengan Muraz, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil juga meminta penjelasan terkait pengelolaan tata kerja stafsus milenial.

"Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat kejelasan bagaimana pengelolaan terhadap mereka sehingga dalam tanda kutip sering blunder sehingga dalam tanda kutip membuat presiden di-bully," kata Nasir.

Menanggapi hal tersebut,  Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengatakan, stafsus milenial dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Oleh karenanya, kata Ratih, laporan kinerja stafsus milenial diberikan langsung oleh presiden.

"Bagaimana laporan kinerja, mengukur kinerjanya, itu merupakan juga kewenangan pemberi tugas dalam hal ini adalah langsung oleh presiden," kata Ratih.

Lebih lanjut, Ratih mengatakan, terkait tindakan stafsus milenial dalam menerbitkan surat perintah, hal tersebut tidak akan terjadi lantaran sudah dikeluarkannya aturan baru.

Ia menjelaskan, setiap surat yang ingin diterbitkan harus mendapatkan izin dari Sekretaris Kabinet.

"Kita semua berharap dengan aturan seperti itu, maka akan reda, hilanglah persoalan yang menggangu kita selama ini," ucap Ratih.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/18085421/rapat-dengan-ksp-anggota-komisi-ii-pertanyakan-kinerja-stafsus-milenial

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Nasional
Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Nasional
Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Nasional
KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

Nasional
Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Nasional
Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.