Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan

Azis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri tegas menindak mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak (3M).

"Pelaksanaan tahapan Pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, penyelenggaraannya pun juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas," kata Azis dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Selain itu, dia mengatakan, berbagai berita hoaks yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat harus bisa dicegah sedini mungkin.

Polri dan TNI diminta bersinergi untuk mendeteksi dan mencegah konflik saat pelaksanaan Pilkada.

"Aparat keamanan harus dapat mendeteksi dini hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu suksesnya pelaksanaan Pilkada. Misalnya, memerangi berita bohong yang beredar di masyarakat, menghindari konflik pada saat pemungutan suara, penegakan protokol kesehatan, dan yang lainnya," tutur Azis.

Terkait penerapan protokol kesehatan, Azis mengatakan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 harus dilaksanakan secara konsekuen.

Azis pun meminta seluruh elemen masyarakat turut mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pilkada. Dia menyebut kesuksesan Pilkada membutuhkan dukungan seluruh pihak.

"Kita berharap peran serta seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pengawalan serta pengawasan secara aktif dalam rangka mengawal jalannya demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada 9 Desember. Ada 270 daerah yang menggelar pilkada serentak.

Jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 itu diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Semula, pemungutan suara digelar pada 23 September, tetapi diundur akibat pandemi Covid-19.