Jelang Pencoblosan, Anggota Komisi II Minta Bawaslu Kawal Ketat Masa Tenang Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawal ketat situasi masa tenang Pilkada 2020.

Menurut dia, masa tenang merupakan waktu-waktu rawan terjadi kecurangan menjelang hari pencoblosan Pilkada.

"Kita harus berani pastikan perilaku curang, titip ke Bung Bagja (anggota Bawaslu), masa tenang itu dalam kenyataannya tidak tenang, justru ribut menyelusup ke sana ke mari untuk melakukan praktik dengan berbagai modusnya," kata Zulfikar dalam diskusi bertajuk "Masalah dan Tantangan Pilkada Serentak" secara virtual, Jumat (4/12/2020).

Zulkifli juga mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi ini harus berlangsung damai dan melindungi kesehatan masyarakat dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19

Oleh karenanya, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) ke petugas KPPS.

"Saya dengar banyak APD-nya belum ada, tolong cek ke KPU," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulfikar meminta, penyelenggara Pilkada, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri dapat profesional menjalankan tugas selama pelaksanaan Pilkada 2020.

Selain itu, ia juga berharap, para pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020.

"Jangan kita cederai, kita rusak election kita dengan tindakan tindakan curang. Pemilih gunakan hak pilih, jadilah pemilih yang merdeka," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun, masa kampanye sudah dimulai sejak 26 September juga akan segera berakhir pada 5 Desember 2020. Kemudian, masa tenang Pilkada dimulai pada 6-8 Desember 2020.