Amnesty Diminta Tindak Lanjuti Usul RDPU dengan Komisi III soal Kasus Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia diminta menindaklanjuti usulan anggota Komisi III DPR Arsul Sani soal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

"Saya minta kepada teman-teman Amnesty untuk menindaklanjuti saran dari Pak Arsul untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR secara langsung," kata keluarga korban Tragedi Semanggi I Maria Katarina Sumarsih Sumarsih dalam audiensi virtual bertajuk Penyelesaian Kasus Semanggi I dan II , Selasa (1/12/2020).

Sumarsih merupakan ibu dari salah satu mahasiswa korban Tragedi Semanggi I, Bernardinus Realino Norma Irmawan.

Menurut Sumarsih, RDPU dapat menjadi salah satu cara agar anggota DPR memahami berbagai hambatan dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

"Rapat Dengar Pendapat Umum ini perlu, supaya orang-orang di Komisi III DPRI itu mengetahui bahwa betapa banyak hambatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya Semanggi I, II dan Trisakti," ujar Sumarsih.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Arsul mengusulkan soal RDPU antara Komisi III dengan kelompok masyarakat pegiat HAM.

Menurut Arsul, dalam RDPU tersebut juga dapat diserahkan ribuan surat dari masyarakat yang mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Kemudian, setelah RDPU masyarakat dapat kembali mendesak rapat kerja atau rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi III dengan Komnas HAM dan Jaksa Agung.

"Saya usulkan, ada baiknya, Pesan Perubahan atau PENA tentang kasus Semanggi I dan II ini disampaikan secara resmi kepada kami di Komisi III sebagai lembaga," kata Arsul.

"Setelah itu, juga sekalian dimohonkan untuk adanya rapat dengar pendapat umum antara teman-teman elemen masyarakat sipil yang concern, termasuk ibu Sumarsih, dengan Komisi III," tutur dia.

Tragedi Semanggi

Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan merupakan salah satu dari 17 korban meninggal dunia dalam Tragedi Semanggi I, 13 November 1998. Ada enam mahasiswa kehilangan nyawa.

Selain Wawan, ada mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Teddy Wardani Kusuma, mahasiswa Universitas Jakarta Engkus Kusnadi, mahasiswa Universitas Terbuka Heru Sudibyo, mahasiswa Universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Sigit Prasetyo, dan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muzammil Joko.

Saat itu, mahasiswa yang bergabung dengan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menolak Sidang Istimewa MPR pada 1998.

Sidang tersebut dikhawatirkan melegitimasi kekuasaan Rezim Orde Baru melalui pengangkatan Habibie sebagai presiden.

Para pendemo juga menuntut penghapusan dwi-fungsi ABRI sebagai salah satu bentuk campur tangan politik dari kalangan militer.

Sementara, Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999. Saat itu mahasiswa menggelar demonstrasi di Jakarta yang menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB).

RUU PKB dianggap banyak pihak akan menjadi justifikasi bagi TNI untuk menggelar operasi militer. Selain itu, dikhawatirkan TNI akan masuk dalam ranah publik sehingga berpotensi melumpuhkan gerakan sipil dengan alasan keadaan bahaya.

Beberapa saat setelah DPR menyetujui RUU PKB, ribuan mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, lembaga non-pemerintah dan profesi serentak menuju Senayan. Tekanan demonstran yang begitu tinggi dan sengit untuk menolak RUU itu mengakibatkan bentrokan berdarah.

Puluhan mahasiswa terluka akibat tembakan, injakan, pukulan dan gas air mata. Harian Kompas, 26 September 1999, memberitakan, aksi brutal tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia, termasuk di antaranya mahasiswa Universitas Indonesia Yap Yun Hap.