Salin Artikel

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) makin menguat di tengah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sebanyak 3.352 surat dari masyarakat dikirimkan kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, seluruh surat tersebut merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kehormatan martabat manusia.

"Keikutsertaan mereka (masyarakat) sangat penting," kata Usman, dalam acara audiensi RUU PKS secara virtual, Kamis (26/11/2020).

Usman mengatakan, RUU PKS sangat diperlukan, mengingat angka kekerasan seksual berdasarkan catatan Komnas Perempuan mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir.

"Pada Maret yang lalu, Komnas Perempuan menggarisbawahi sangat tinggi 431.471 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2019 atau setahun terakhir Maret 2019-Maret 2020," ujarnya.

Usman berharap DPR dapat menangkap kegelisahan masyarakat dengan mendorong RUU PKS masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Kita perlu UU yang kuat dan kita perlu anak-anak kita keluarga kita masyarakat kita, terjaga dari segala bentuk kekerasan seksual," pungkasnya.

Surat untuk Puan Maharani

Dalam audiensi secara virtual tersebut, salah satu surat untuk Puan dibacakan oleh seorang mahasiswi, Maria Risya Maharani.

Surat tersebut berisi permintaan agar pemerintah dan DPR memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, serta menyediakan payung hukum yang jelas.

"Kami meminta payung hukum yang jelas, kami merasa aman dan terlindungi. Kami hanya meminta untuk bisa memperhatikan kekerasan seksual yang masih dianggap hal yang tabu," kata Maria, saat membacakan surat.

"Bu (Puan), sebagai sesama perempuan mohon empati sedikit. Ibu masih memiliki hati nurani dan hati lembut sebagai perempuan," sambungnya.

Maria menyinggung kasus kekerasan seksual yang dialami Yuyun yang masih berusia 14 tahun dan mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.

Maria mengatakan, banyak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan yang layak dan justru disalahkan.

"Sudah bersusah payah kami bersuara tapi suara kami tidak didengar hingga kini kami sakit hati Bu. Ibu, permintaan kami tidak muluk-muluk kami hanya ingin negara kami aman bagi kita semua, terutama kami perempuan," lanjut Maria.

Pembahasan RUU PKS di DPR

Saat ini RUU PKS diusulkan masuk Prolegnas prioritas 2021. Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas dalam audiensi virtual tersebut mengatakan, seluruh fraksi di DPR telah sepakat.

"Saya ingin sampaikan bahwa semalam semua fraksi sepakat RUU PKS itu Insya Allah akan masuk dalam Prolegnas 2021," kata Supratman.

Tak hanya itu, Supratman memastikan, pembahasan RUU PKS dapat diselesaikan pada 2021 mendatang.

Ia mengatakan, seluruh anggota DPR pasti menangkap kegelisahan masyarakat Indonesia terhadap kekerasan seksual.

"Itu sebagai dukungan, semua anggota DPR baik Bapak maupun Ibu semua memiliki keluarga, saya ada anak perempuan juga. Tentu tidak mau mengalami hal-hal kejadian yang kurang baik. Tentu itu menjadi perjuangan politik kami semua," ucap Supratman.

Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020

RUU PKS sebelumnya ditarik dari Prolegnas prioritas 2020 dalam rapat evaluasi Baleg DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan DPD RI, pada Kamis (2/7/2020). RUU ini merupakan usulan Komisi VIII DPR.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS sulit dilakukan.

“Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020).

Marwan menjelaskan, kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu.

Menurut Marwan, pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan juga menjadi perdebatan.

Sikap Komisi VIII mendapatkan kritik dari Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad. Fuad mengatakan, DPR tidak memiliki komitmen politik yang cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum bagi korban-korban kekerasan seksual.

"Kesulitan pembahasan menurut kami dikarenakan tidak adanya political will untuk memberikan keadilan bagi korban," kata Fuad saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Fuad menyatakan, keputusan Komisi VIII DPR sangat mengecewakan mengingat RUU PKS ini sudah sejak lama didesak untuk diseleksi.

Ia pun meminta DPR segera memenuhi janji untuk menyelesaikan RUU PKS sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual.

"Kami meminta perhatian pimpinan DPR untuk juga memenuhi janjinya untuk menjadikan RUU PKS sebagai bentuk hadirnya negara terhadap korban," tutur Fuad.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/27/08312381/surat-untuk-puan-maharani-bersusah-payah-kami-bersuara-tetapi-tidak-didengar

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

9 Kapal Perang Tua TNI AL Bakal Diremajakan

9 Kapal Perang Tua TNI AL Bakal Diremajakan

Nasional
Wapres Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Sudah Anggap sebagai Keluarga Sendiri

Wapres Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Sudah Anggap sebagai Keluarga Sendiri

Nasional
Sambo Bilang Brigadir J Lecehkan Putri, Ricky Rizal Tak Percaya

Sambo Bilang Brigadir J Lecehkan Putri, Ricky Rizal Tak Percaya

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Soal Lelang Kepulauan Widi, Mendagri Sebut PT LII Tidak Jual tapi Cari Investor Asing

Nasional
Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Nasional
Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini

Nasional
Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Jaring Aspirasi Berbagai Kalangan, Komisi IX Ingin Omnibus Law Kesehatan Dibahas secara Matang

Nasional
Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Jaksa Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna untuk Bersaksi, KPK: Atas Perintah Pengadilan

Nasional
Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakkan HAM dan Hukum di Papua

Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakkan HAM dan Hukum di Papua

Nasional
Dikabarkan Bakal Rujuk dengan PKS, Gerindra: Kita Enggak Pernah Cerai

Dikabarkan Bakal Rujuk dengan PKS, Gerindra: Kita Enggak Pernah Cerai

Nasional
Kejagung Sebut Usul Keringanan Hukuman Bharada E Tergantung Kesaksian

Kejagung Sebut Usul Keringanan Hukuman Bharada E Tergantung Kesaksian

Nasional
Jokowi Pastikan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Segera Dimulai

Jokowi Pastikan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Tinjau Lokasi Relokasi Korban Gempa Cianjur, Jokowi: Segera Dibangun 200 Rumah

Tinjau Lokasi Relokasi Korban Gempa Cianjur, Jokowi: Segera Dibangun 200 Rumah

Nasional
Pimpinan DPR Sebut RKUHP Kemungkinan Disahkan Sebelum 15 Desember

Pimpinan DPR Sebut RKUHP Kemungkinan Disahkan Sebelum 15 Desember

Nasional
Tirukan Pernyataan Sambo, Ricky Rizal: Kamu “Back Up” Saya, kalau Melawan, Berani Enggak Tembak?

Tirukan Pernyataan Sambo, Ricky Rizal: Kamu “Back Up” Saya, kalau Melawan, Berani Enggak Tembak?

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.