Salin Artikel

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

"Posisi kami masih menolak relokasi warga Komodo, ini harus segera dibuka prosesnya. Jadi DPR tidak hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tetapi juga harus mengambil satu sikap yang jelas," ujar Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11/2020).

Dewi mengkhawatirkan posisi DPR justru menyetujui atas rencana relokasi pemukiman warga yang sudah mencuat sejak 2019.

Kekhawatiran itu tak lepas dari langkah DPR yang sudah mengesahkan omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Di mana UU Cipta Kerja diyakini akan memberi ruang lebar bagi investor untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran.

"Kita tahu DPR menyetujui UU Cipta Kerja yang pada intinya adalah memprioritaskan relokasi tanah dan sumber daya alam itu untuk investiasi skala besar, salah satunya apa yang terjadi di Pulau Komodo," kata Dewi.

Sementara itu, peneliti Sunspirit Justice and Peace Venansius Haryanto menuturkan, pengembangan Taman Nasional Komodo telah membuat akses warga dibatasi.

Hal ini pun berdampak terhadap sumber pendapatan warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

Karena itu, warga Pulau Komodo saat ini tengah menuntut keadilan terhadap pengakuan agraria atas tanah mereka.

Mengingat, warga sudah mendiami Pulau Komodo sejak berpuluh-puluh tahun, namun mereka justru dipaksa berpindah hanya karena pembangunan.

"Mereka sangat kecewa karena mereka yang di Loh Liang yang sudah mereka relakan menjadi kawasan konservasi malah sekarang diserahkan pihak PT," kata Venan.

"Jadi logika masyarakat setempat, 'kenapa bukan kami saja yang kelola', jadi sangat tidak adil," imbuh dia.

Diketahui, Pulau Komodo dan Pulau Rinca sendiri sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi satwa Komodo atau Varanus komodoensis, hewan endemik purba yang hanya bisa ditemukan di NTT.

Namun, proyek di Taman Nasional Komodo tersebut kini telah dimasukkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, NTT.

Hingga sekarang, proyek yang dijuluki Jurassic Park ini masih terus menuai polemik dan protes dari berbagai pihak.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/21165611/dpr-didesak-ambil-sikap-atas-rencana-relokasi-warga-pulau-komodo

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Nasional
45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.