Salin Artikel

LAN Raih Predikat Badan Publik Informatif, Wapres Ma’ruf: Saya Harap Prestasi Ini Dipertahankan

KOMPAS.com – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin mengapresiasi badan publik yang telah memperoleh kualifikasi “informatif” termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Saya berharap prestasi tersebut terus dipertahankan serta dapat mengembangkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0,” ujar Ma,ruf.

Pernyataan tersebut Ma’ruf sampaikan saat menghadiri acara penghargaan “Anugerah Keterbukaan Informasi Publik” secara virtual melalui aplikasi Zoom, Rabu (25/11/2020).

LAN sendiri berhasil meningkatkan predikatnya sebagai badan publik dengan kualifikasi “Informatif”.

Predikat tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Publik (KIP).

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin turut menjelaskan, terdapat tiga hal pokok urgensi keterbukaan informasi publik.

“Pertama, keterbukaan informasi merupakan upaya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi,” ujar Ma’ruf, seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima.

Kedua, lanjut dia, keterbukaan informasi menjadi hal strategis dalam rangka mewujudkan good governance atau tata pemerintahan yang baik.

“Dan terakhir, keterbukaan informasi dapat mendorong partisipasi serta peran masyarakat untuk aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik,” terang Ma’ruf.

Oleh karenanya, kata Ma’ruf, pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui peran aktif masyarakat dalam mekanisme pembuatan kebijakan publik.

“Hal ini dimaknai agar proses implementasi kebijakan tidak menimbulkan gejolak dikarenakan kurangnya akses masyarakat dalam mengakses informasi,” pungkasnya.

Tantangan LAN semakin besar

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama LAN, Reni Suzana mengatakan, ke depan tantangan LAN sebagai badan publik informatif semakin besar.

Ini karena LAN harus mewujudkan pengelolaan serta pelayanan informasi publik yang lebih cepat, tepat, efisien dan akuntabel hingga seluruh unit kerja, baik di pusat maupun di daerah.

"Ke depan, kami akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan,” terang Reni yang juga menjabat sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LAN.

Selain itu, tambah Reni, LAN akan terus berkomitmen memberikan akses informasi publik atau transparansi dalam berbagai aspek tentang seluruh hasil kinerja LAN.

Tak lupa, Remi turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berperan dalam pengelolaan informasi di LAN.

“Alhamdulillah, LAN menjadi salah satu instansi yang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kualifikasi Informatif Tahun 2020,” kata Reni, usai menyerahkan penghargaan kepada Kepala LAN mewakili Wapres Ma'ruf.

Tingkat partisipasi badan publik mengalami peningkatan

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan, pada 2020 tingkat partisipasi badan publik terhadap keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan.

Hal tersebut terlihat dari 348 kuesioner yang disebarkan kepada 324 badan publik atau sebanyak 93,1 persen mengembalikannya.

“Setelah dilakukan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap 324 badan publik, di dapat predikat informatif sebanyak 60 badan publik,” papar Narayana.

Sementara itu, lanjut Narayana, hasil predikat menuju informatif diraih 34 badan publik, cukup informatif diraih 61 badan publik dan sisanya 193 badan publik meraih predikat kurang informatif dan tidak informatif.

Dari hasil predikat tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas Tri Atmojo Sejati menambahkan, keterbukaan informasi merupakan hal penting dan menjadi tuntutan atas dinamika pelayanan masyarakat.

“Terutama bagi setiap instansi pemerintah sebagai badan publik, ini sangatlah penting,” ujar Tri yang juga menjabat PPID LAN.

Untuk itu, lanjut Tri, LAN berkomitmen menyediakan sejumlah layanan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholders LAN

Lebih lanjut Tri menjelaskan, masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi publik di LAN.

Caranya ada dua. Pertama, melalui online atau daring dengan mengunjungi website, media massa online dan aplikasi PPID Mobile.

“Kedua, secara luring atau offline melalui media massa cetak atau berkunjung langsung ke Kantor LAN,” kata Tri.

Penghargaan tertinggi dalam layanan informasi publik

Terkait penghargaan tertinggi dalam layanan informasi publik, Tri mengatakan, hal ini menjadi buah manis atas upaya keras LAN yang berjalan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Ke depan, LAN akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan informasi publik dengan terus mengembangkan pelayanan informasi yang terintegrasi berbasis teknologi informasi” pungkas Tri.

Sebagai tambahan informasi, penghargaan keterbukaan informasi publik merupakan momen yang menandai perjalanan panjang dalam menyajikan informasi publik.

Berpijak pada penerapan prinsip, “Masyarakat Berhak Tahu”, LAN berusaha menyajikan informasi sesuai standar klasifikasi yang ditetapkan.

Standar klasifikasi itu diantaranya, pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara.

Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan keempat informasi yang dikecualikan melalui PPID yang berada di LAN Jakarta maupun PPID Pelaksana di kota lainnya.

Kota tersebut, seperti di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/18025841/lan-raih-predikat-badan-publik-informatif-wapres-maruf-saya-harap-prestasi

Terkini Lainnya

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Hp Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke