IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Ia menyebut, DPR selalu memiliki banyak rencana, tetapi minim realisasinya. Hal ini terwujud dari target program legislasi nasional (prolegnas) yang tidak mencerminkan kapasitas dan waktu sidang DPR.

"Kami melihat bahwa problem legislasi DPR ini kan dalam konteks target terus kemudian rencananya selalu dibuat tinggi. Masalahnya setiap tahun selalu sama, rencana tinggi tapi minim realisasinya, rendah," kata Roy dalam webinar bertajuk "Potret Kinerja Legislasi 2021 di Tengah Ancaman Pandemi Dan Kemunduran Demokrasi" Selasa (24/11/2020).

Roy menyebutkan bahwa target prolegnas DPR selalu di atas 30-50 RUU setiap tahunnya. Namun, ia menilai, pada praktiknya DPR tidak bisa menjawab ekspektasi tersebut.

Roy mengakui bahwa penyusunan prolegnas tidak hanya usulan DPR. Ada juga yang berasal dari Pemerintah dan juga pertimbangan DPD.

"Tapi kan seharusnya problem-problem itu sudah harus mulai ditepis dan mulai ada satu perencanaan yang lebih realistis dengan melihat kapasitas DPR, termasuk juga waktu sidang," jelasnya.

Selain itu, ia juga menilai partisipasi publik terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang masih minim.

Roy mengungkapkan masih banyaknya publik yang belum bisa mengakses informasi mengenai RUU termasuk hasil akhir pembahasan. Padahal, kata dia, dukungan anggaran legislasi selalu cukup setiap tahunnya.

IBC sendiri mencatat bahwa DPR setiap tahun menganggarkan kegiatan pembuatan RUU baik pengusulan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan dengan dukungan badan keahlian sebesar Rp 314,4 miliar atau 6 persen dari total anggaran DPR.

"Namun kita lihat di situ, realisasi dari DPR masih jauh banget. Bahkan tidak sampai 50 persen yaitu 48 persen dari total anggaran legislasi tiap tahunnya," ungkap Roy.

Ia melanjutkan, hal ini membuktikan bahwa ada masalah dalam perencanaan anggaran legislasi. Oleh karena itu, Roy berharap terkait perencanaan anggaran legislasi yang dibuat sebaik mungkin, terutama melibatkan partisipasi publik.

Di sisi lain, Roy juga mengingatkan, target Prolegnas ke depan harus dibuat lebih realistis dengan memperhitungkan dampak pandemi.

Selain itu, Prolegnas juga dinilai harus mengutamakan RUU yang mendukung percepatan perbaikan tata kelola keuangan negara, layanan publik, masyarakat adat.

"Misalnya RUU HPKD, RUU SPPN, RUU Otsus Provinsi Papua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus melaporkan, DPR baru mengesahkan tiga RUU dari 37 RUU prioritas tahun 2020.

Menurut dia, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan DPR memprioritaskan RUU yang memiliki kepentingan politik.

"Misalnya kita bisa catat RUU Cipta Kerja, dan RUU Minerba. Dua contoh ini sekaligus ingin mengatakan bahwa kalau kita mengatakan DPR ini malas, sesungguhnya itu tidak tepat banget. Karena faktanya RUU Ciptaker dengan ratusan pasal saja bisa selesaikan tidak sampai satu tahun," ucapnya.