Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pasalnya, kata dia, pemerintah berupaya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Tanah Air demi terciptanya generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Penurunan angka stunting tersebut terlihat dari pelaksanaan program pemerintah yang mengacu ke Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) sejak tahun 2018.

"Setelah tiga tahun pelaksanaan program, kemajuan di tingkat outcome sudah dapat dilihat," ujar Bambang saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020), dikutip dari siaran pers.

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang masih di angka 27 persen.

Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1 persen.

Bahkan jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, kata dia, rata-rata penurunannya adalah sebesar 1,6 persen per tahun.

Selain itu, hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting juga menunjukkan ada kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2018 yang semula 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019.

"Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum," ucap dia.

Bambang mengatakan, apabila anak-anak yang menderita stunting dibiarkan, maka mereka akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah.

Mereka juga akan rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah.

"Hal ini, dalam jangka panjang akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pusat pun terus menggalakkan berbagai program percepatan pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah daerah.

Saat ini, kata dia, terdapat 260 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas penanganan stunting.

Bahkan, 258 kepala daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

"Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," ucap dia.