Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya mempercepat program vaksinasi massal Covid-19 dengan harapan dapat segera mengakhiri pandemi dan krisis ekonomi yang menjadi dampak lanjutan.

Presiden Joko Widodo bahkan menagih kerja nyata jajarannya dalam menyiapkan rencana vaksinasi Covid-19, saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sikap Jokowi yang buru-buru menagih rencana program vaksinasi bukan tanpa sebab. Diketahui, saat ini Amerika Serikat (AS) akan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada penduduknya pada pekan kedua Desember.

Di sisi lain, Jokowi belum menerima laporan terkait peta jalan vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

"Saya minta laporan yang pertama mengenai vaksin, ini sampai di tangan kita kapan karena ini sudah (berjalan) prosesnya. Mestinya proses administrasi, pembayaran sudah dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

"Kemudian kesiapan vaksinasi juga sudah berapa persen yang menyangkut proses distribusi, persiapan untuk cold chain, seller-nya seperti apa, dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BPOM dan berkaitan dengan emergency use authorization seperti apa," lanjut dia.

Jokowi pun meminta simulasi vaksinasi Covid-19 di lapangan hingga unit terkecil harus terus dilakukan sehingga program tersebut dapat berjalan lancar.

Ia menegaskan bakal memantau kesiapan jajarannya dalam melaksanakan program vaksinasi massal Covid-19.

"Dan paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme proses distribusi vaksin. Itu yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," lanjut Presiden.

Menjawab permintaan Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, pihaknya terus mematangkan perencanaan program vaksinasi Covid-19.

Persiapan itu mulai dari yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga simulasi.

"Kementerian Kesehatan melakukan berbagai penyiapan mulai dari sumber daya manusianya, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, dan melakukan simulasi-simulasi untuk melancarkan bila saatnya vaksinasi nanti dilaksanakan," kata Terawan seusai rapat.

Terawan mengatakan, Kemenkes juga akan melakukan simulasi terkait distribusi vaksin. Sebab, distribusi vaksin Covid-19 memerlukan cara khusus. Menurut Terawan, proses ini harus diperhatikan sehingga tak terjadi hambatan maupun perlambatan.

"Semua detail supaya kita tahu betul apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dikerjakan," ujarnya.

Terawan mengaku, persiapan secara rutin terus dilakukan hingga proses vaksinasi.

"Kami menyiapkan semua sarana prasarananya dan mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik bila nanti tiba waktunya kita melaksanakan vaksinasi," kata dia.

Uji klinis berjalan baik

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) Penny Lukito menyatakan, uji klinis kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac di Bandung, Jawa Barat, berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah aspek keamanan dalam uji klinis, pantauannya baik. Aspek mutu dari vaksin Sinovac juga baik," kata Penny.

Ia menyatakan, saat ini BPOM masih menunggu proses akhir analisis dari kandidat vaksin Sinovac.

Nantinya setelah melihat analisis akhir, BPOM baru bisa memutuskan untuk memberikan izin edar darurat atau emergency use authorization.

Setelah BPOM mengeluarkan izin edar darurat, barulah vaksin Covid-19 dari Sinovac bisa disuntikkan secara massal kepada masyarakat.

"Sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden, menjadi komitmen dari pemerintah untuk vaksinasi, tentunya harus dilakukan dengan vaksin yang memenuhi khasiat keamanan dan efektivitasnya," ujar Penny.

"Sehingga, itu menjadi komitmen BPOM untuk terus menjaga, menganalisis pada waktunya, sekarang proses itu sedang berjalan. BPOM akan berikan EUA pada waktunya," lanjut dia.

Adapun rencananya vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada akhir November. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, Jokowi tak menyebut vaksin dari perusahaan mana yang akan datang.

Vaksin yang datang tak bisa langsung disuntikkan. BPOM akan lebih dulu mengkaji keamanan vaksin bagi kesehatan masyarakat.

Setelah itu BPOM akan mengeluarkan izin edar darurat jika hasil kajiannya memungkinkan. Proses tersebut memakan waktu tiga pekan. Setelah itu vaksin baru siap disuntikkan secara massal pada akhir Desember atau awal 2021.

Saat ini, Indonesia telah mendapat komitmen pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi asal China, yakni Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Selain itu, Indonesia juga tengah menjajaki pengadaan vaksin dengan perusahaan medis asal Inggris, AstraZeneca.