Salin Artikel

Wapres Klaim Upaya Pemerintah Pulihkan Ekonomi Mulai Buahkan Optimisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim, upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi Tanah Air akibat pandemi Covid-19 sudah mulai membuahkan optimisme.

Bahkan, pada tahun 2021 mendatang, kata dia, pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kembali di kisaran 4-5 persen.

"Seluruh upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah membuahkan sebuah optimisme. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan kembali pada kisaran 4-5 persen," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speech Kongres VIII Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) secara daring, Rabu (18/11/2020).

Ia mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi (year on year) nasional triwulan III tahun 2020 adalah sebesar -3,49 persen.

Jumlah tersebut, kata dia, lebih baik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar -5,32 persen.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis di sektor riil yang harus ditangani sungguh-sungguh.

Hal tersebut diperlukan untuk menghindari penularan krisis ke sektor finansial yang biasanya menjadi penyebab krisis ekonomi.

"Bila terjadi krisis ganda, yakni krisis di sektor riil dan finansial, maka pemulihan akan menjadi lebih panjang," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah yang telah dan sedang dilakukan untuk mencegah itu adalah dengan melakukan refocusing.

Ma'ruf mengatakan, pada awal masa pandemi Covid-19, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2020.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Rinciannya, Rp 97,26 triliun dialokasikan untuk penanganan kesehatan, Rp 234,33 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 114,81 triliun untuk dukungan UMKM.

Kemudian Rp 62,22 triliun untuk dukungan korporasi, Rp 120,6 triliun untuk insentif usaha termasuk pengurangan pajak, dan Rp 65,97 triliun untuk dukungan kepada pemerintah daerah dan sektoral.

"Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp 411 triliun atau lebih dari 60 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga, UMKM, dan korporasi," kata dia.

Selain itu, kata dia, diberikan pula berbagai insentif lain, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari Rp 120 tiliun.

"Semua upaya yang dilakukan, termasuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang sangat besar tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi untuk mencegah krisis sektor finansial yang sampai saat ini masih terkendali," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/12203941/wapres-klaim-upaya-pemerintah-pulihkan-ekonomi-mulai-buahkan-optimisme

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.