Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19, MUI ke China

Sejumlah pihak telah dikirim ke Negeri Tirai Bambu itu untuk mengunjungi lokasi pembuatan vaksin dan memastikan kehalalannya.

"Pemerintah terus memastikan kehalalan dari vaksin Covid-19 yang nantinya akan digunakan di Indonesia. Untuk itu tim dari MUI, Badan POM, dan Biofarma telah mengunjungi lokasi pembuatan vaksin Covid-19 yang ada di RRT," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

Menurut Wiku, jika vaksin sudah dinyatakan lolos uji klinis dan dipastikan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), vaksin menjadi layak digunakan.

Namun demikian, Wiku memastikan, hingga saat ini proses pengujian tersebut belum tuntas.

Hasil uji klinis dan kehalalan vaksin akan diumumkan ke masyarakat sehingga pertanyaan publik terjawab.

"Masyarakat perlu mengetahui bahwa vaksin Covid-19 yang nanti digunakan telah lolos tahap uji klinis dan juga halal untuk digunakan," ujar dia. 

Wiku pun meminta masyarakat bersabar menanti kepastian ketersediaan vaksin Covid-19. Ia menyebut, pembuatan vaksin memerlukan waktu.

Ada serangkaian tahapan untuk dapat memproduksi vaksin secara massal.

"Saat ini vaksin sangat ditunggu oleh banyak orang. Kami ingatkan masyarakat untuk bersabar sebab produksi vaksin Covid-19 membutuhkan waktu," ucap Wiku.

"Vaksin baru dapat diproduksi dan digunakan setelah lolos uji klinis tahap 3 dan memperoleh emergency use of authorization atau EUA dari Badan POM," kata dia.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan, pemerintah melibatkan berbagai organisasi keagamaan untuk memastikan informasi tentang vaksin Covid-19, termasuk soal kehalalannya.

"Pemerintah ingin ada keterbukaan informasi terkait produksi vaksin," kata Rumadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Menurut Rumadi, pemerintah menghargai upaya berbagai pihak yang tengah mencari tahu kehalalan vaksin Covid-19.

Namun, ia meminta masyarakat tak mudah terprovokasi terkait hal ini.

Ia mengimbau publik untuk menunggu pernyataan resmi dari lembaga terkait.