Salin Artikel

Ombudsman: Staf Khusus Milenial Tidak Bisa Terbitkan Surat Berisi Perintah

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, staf khusus milenial itu mestinya tidak dapat menerbitkan surat yang isinya perintah.

"Staf khusus bisa saja menerima dan berdialog dengan pengurus Dema PTKIN, namun tidak bisa menerbitkan surat yang isinya perintah. Surat yang sifatnya berisi perintah itu lazimnya diterbitkan dalam hubungan koordinasi atasan dan bawahan," kata Adrianus dalam siaran pers, Senin (9/11/2020).

Sementara, kata Adrianus, hubungan antara staf khusus dan Dema PTKIN adalah setara. Sehingga, dia menilai surat tersebut bermasalah.

Adrianus melanjutkan, instansi yang berwenang untuk menerbitkan surat perintah atau penugasan adalah pimpinan dari satuan kerja, bukan staf khusus yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat Kabinet.

Adrianus pun menilai ada potensi maladministrasi dengan adanya kesalahan penulisan dan penggunaan dasar hukum yang kurang tepat dalam surat perintah tersebut.

"Kesalahan mendasar seperti ini harusnya tidak boleh terjadi, kesalahan ini seperti mengulang kejadian sebelumnya, di mana terjadi pelanggaran administrasi surat menyurat oleh Staf Khusus Presiden yang dilakukan oleh Andi Taufan Garuda Putra, dengan mengirimkan surat kepada Camat Seluruh Indonesia," ujar Adrianus.

Kesalahan berulang tersebut, lanjut Adrianus, mengindikasikan staf khusus presiden kurang memahami tata kerja dari instansi/lembaga pemerintah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ombudsman RI pun meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi keberadaan dan fungsi staf khusus, terutama Aminuddin yang menerbitkan surat perintah ke Dema PTKIN.

"Sehingga ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali dan keberadaan staf khusus bisa memberikan peran yang konkret dan image positif bagi Presiden, bukan sebaliknya," kata Adrianus.

Pada Jumat (6/11/2020), beredar surat dari Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Aminuddin Ma'ruf, yang isinya memerintahkan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk menghadiri pertemuan yang membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.


Dalam surat tersebut, tertera waktu pertemuan pada Jumat pukul 13.00 WIB.

Namun, tak seperti surat undangan seperti biasanya, surat dari Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi itu menggunakan kata memerintahkan para perwakilan Dema PTKIN untuk hadir membahas penyerahan rekomendasi UU Cipta Kerja.

Padahal, lazimnya surat undangan pertemuan menggunakan kata mengundang, bukan memerintahkan.

Menanggapi surat bernomor Sprint-054/SKP-AM/11/2020 yang bernada memerintah tersebut, Aminuddin mengatakan, surat tersebut merujuk pada prosedur standar operasional penerimaan tamu di lingkungan Istana Negara.

"Maka, diperlukan surat tersebut sebagai pemberitahuan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan melaksanakan kegiatan di lingkungan Istana Negara," kata Aminuddin lewat keterangan tertulis, Jumat (6/11/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/09/11232911/ombudsman-staf-khusus-milenial-tidak-bisa-terbitkan-surat-berisi-perintah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Jokowi-Ma'ruf Amin Akan Hadiri Pengukuhan Pengurus PBNU di Kaltim

Nasional
Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Nasional
Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Nasional
KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

Nasional
Jokowi: IKN Kita Jadikan 'Showcase' Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Jokowi: IKN Kita Jadikan "Showcase" Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Nasional
Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

Nasional
Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Nasional
Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

Nasional
Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Nasional
Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Nasional
Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.