Perpres TNI Atasi Terorisme Dinilai Terlalu Normatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga, Amira Paripurna menilai, rumusan Rancangan Peraturan Presiden (raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme masih normatif.

"Padahal fungsinya Perpres ini lebih operasinal," ujar Amira dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme dalam Perspektif Hukum dan HAM', Rabu (4/11/2020).

Amira menyebut, raperpres tersebut juga cenderung mengulangi regulasi UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Pengulangan tersebut, misalnya, terdapat di Pasal 9 Ayat (1) huruf a yang menyebutkan tentang aksi terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Menurutnya, penindakan aksi terorisme terhadap pimpinan negara sudah ada di UU Nomor 5 Tahun 2018.

"Itu sudah ada di UU TNI sebenarnya. Kenapa kok masih diulang, kenapa enggak memberikan sesuatu yang lebih operasional," kata dia.

Selain itu, ia juga menemukan adanya kesalahan terkait fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Pasal 2 Ayat (2) huruf a mengenai penangkalan.

Fungsi penangkalan ini kemudian dipertegas pada Pasal 3 dengan pelaksanaannya meliputi operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya.

Ia menyebut, fungsi penangkalan tersebut tidak ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

"Istilah penangkalan tidak bisa ditemukan di UU, tapi ini muncul di Perpres. Sementara di BNPT dilakukan dengan pencegahan, apakah ini sama penangkalan dan pencegahan," terang dia.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sudah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM (Memkumham) Yasonna H Laoly.

Selain itu, rancangan tersebut juga telah disampaikan kepada DPR.

"Sudah disampaikan ke DPR dan sudah saya sampaikan ke Menkumham. Menkumham sudah mendiskusikan, mendengar semua stakeholders," ujar Mahfud MD, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Mahfud, pihaknya akan membatasi agar rancangan tersebut nantinya tidak melanggar batas-batas tertentu saat diterapkan.

Mahfud juga mengakui, ada pihak-pihak yang tidak menyatakan keberatan dengan rancangan itu.

"Pada umumnya kami ajak diskusi, kita tunjukkan ini pasalnya bahwa pelibatan itu diperintahkan oleh undang-undang (UU Nomor 5 Tahun 2018)," tuturnya.

"Kami tunjukkan faktanya bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan langsung oleh polisi. Lalu kita tunjukkan rumusannya (dalam rancangan perpres)," ucap Mahfud.