Kemensos Salurkan Bansos Tunai kepada 2.361 KPM di Kabupaten Semarang

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen mengurangi beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19 melalui bantuan sosial (bansos).

"Kebijakan tersebut diambil untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat Indonesia, dan untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat menghadiri kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020 kepada warga Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/11/2020).

Bansos yang disalurkan tersebut terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako, Bansos Tunai, dan Bansos Tunai Kartu Sembako Non-Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada kesempatan tersebut, Juliari memberikan bantuan tersebut kepada 50 keluarga penerima manfaat (KPM) yang hadir mewakili 2.372 warga Desa Banyubiru. Adapun, BST disalurkan kepada 2.361 KPM yang tersebar di 10 desa.

Lalu, untuk penerima BST Kartu Sembako Non Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 1.545 KPM yang tersebar di 10 desa.

Untuk kategori Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako di Kecamatan Banyubiru, terdapat 2.959 KPM yang tersebar di 10 desa.

Adapun, program jaring pengaman sosial bansos tunai sesuai dengan Keputusan Mensos Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

BST sendiri merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, atau rentan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Bansos tunai tersebut akan disalurkan kepada sembilan juta KPM selama sembilan bulan, dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000 per KPM per bulan untuk April hingga Juni.

Kemudian, nilai bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk bulan Juli hingga Desember 2020.

Ada pula Bantuan Pangan Non Tunai Kartu Sembako berupa uang sebesar Rp 200.000 per KPM per bulan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang diberikan kepada KPM peserta PKH dan Non-PKH.

Penerima merupakan mereka yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bansos tersebut diberikan kepada 20 juta KPM.

"Hingga saat ini, pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara," kata Juliari.

Lalu, penerima bantuan program sembako di Kabupaten Semarang sebanyak 45.376 yang eksisting, sementaraperluasaan bantuan yang terdampak Covid-19 sebanyak 129.924 disalurkan Bank Nasional Indonesia (BNI).

BST tetap lanjut sampai 2021

Lebih lanjut, Juliari menyampaikan, penerima BST masih dilanjutkan hingga 2021 untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. BST akan disalurkan kepada 10 juta KPM di 34 provinsi.

Penyaluran dilaksanakan selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2021 dengan total anggaran Rp12 triliun.

"Demikian juga Bansos Pangan Program Sembako untuk 18,8 juta KPM dengan total anggaran total Rp 45,12 triliun," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Pada kesempatan ini, Juliari menyaksikan transaksi Bansos Tunai oleh PT Pos Indonesia dan transaksi Bantuan Pangan Non-Tunai Kartu Sembako oleh BNI melalui e-warong.

Ia juga menyaksikan penarikan Bansos Tunai melalui Himbara di ATM BNI Layanan Gerak (BLG).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan dukungan terhadap kelancaran program BST.

Dari tahap 1 sampai 7 ini pelaksanaan BST, PT Pos Indonesia terus berbenah dalam pendataan KPM BST.

Untuk wilayah Jateng sendiri BST sudah 97 persen tersalurkan dengan baik, nominal sebesar Rp 354.612.000.000.

“Pos Indonesia optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkpanya.

Faizal juga menyebut, pihaknya akan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerja sama komunitas di daerah.

Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus menambahkan, PT Pos saat ini juga menyalurkan bantun tambahan Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penyaluran bantuan ini dimulai ditahap VIII bersamaan dengan penyaluran BST tahap VIII dan IX untuk bulan November dan Desember 2020.

Bantuan Ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia dan memperkuat ketahanan pangan warga terdampak Covid-19.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama menegaskan, penyaluran bantuan ini tetap menekankan penerapan protokol kesehatan.

“Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, sehingga pandemi Covid-19 diharapkan segera berakhir," jelas Asep.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Wilayah 2 PFM Wayan Wiryawan, Pejabat eselon I dan II Kemensos, Herry Setiadi Munawir, Head Of Customer Retail BNI Antar Wilayah Semarang, Perwakilan BNI Ichsan Iskandar, Bupati Semarang Mundjirin, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Camat Banyubiru, dan Kepala Desa Banyubiru.