Salin Artikel

KPK Akan Periksa Eks Direktur PT DI sebagai Tersangka

Budiman merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Budiman merupakan Direktur Arostructure PT DI tahun 2007-2010, Direktur Aircraft Integration PT DI 2010-2012, serta Direktur Niaga dan Resktrukturisasi PT DI 2012-2017, jabatan terakhinya adalah Direktur Utama PT PAL Indonesia.

Dalam kasus ini, Budiman diduga telah menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra fiktif sebesar Rp 686.185.000.

"Dari hasil penyidikan sejauh ini, tersangka BUS (Budiman) diduga menerima aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut sebesar Rp 686.185.000," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (22/10/2020).

Karyoto menuturkan, kasus ini bermula dari rapat Dewan Direksi PT DI periode 2007-2010 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2007.

Rapat itu menyepakati sejumlah hal, salah satunya menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end user.

Para pihak PT DI kemudian melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan yaitu PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Raya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, PT Niaga Putra Bangsa, serta Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata untuk menjadi mitra penjualan.

PT DI kemudian melakukan penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016.

"Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user," ujar Karyoto.

Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan tersebut dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

Lalu, uang yang ada di rekening tersebut dikembalikan ke pihak-pihak PT DI maupun pihak lain melalui transfer, tunai, atau cek.

"Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI (Persero) melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI (Persero), pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya," kata Karyoto.

KPK menaksir kerugian dalam kasus ini mencapai Rp 315 miliar terdiri dari Rp 202.196.497.761,42 dan 8.650.945,27 dollar AS.

Dua tersangka lain dalam kasus ini yakni eks Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut PT DI Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rinaldi telah dibawa ke persidangan.

Dalam kasus ini, Budi didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 2.009.722.500 sedangkan Irzal didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 13.099.617.000.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/11010281/kpk-akan-periksa-eks-direktur-pt-di-sebagai-tersangka

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Nasional
BREAKING NEWS: Istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati Ditetapkan Sebagai Tersangka

BREAKING NEWS: Istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati Ditetapkan Sebagai Tersangka

Nasional
Berkurang 44, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 160 Pasien Covid-19

Berkurang 44, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 160 Pasien Covid-19

Nasional
Digugat Ayah Atta Halilintar Terkait Merek 'Gen Halilintar', Ini Tanggapan Kemenkumham

Digugat Ayah Atta Halilintar Terkait Merek "Gen Halilintar", Ini Tanggapan Kemenkumham

Nasional
Ingin Benahi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Jadi Alasan Airin Pimpin Tangsel

Ingin Benahi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Jadi Alasan Airin Pimpin Tangsel

Nasional
Perokok Anak Meningkat, Revisi PP 109 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dilakukan

Perokok Anak Meningkat, Revisi PP 109 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dilakukan

Nasional
KPK Pastikan Tidak Rebutan Kasus Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Pastikan Tidak Rebutan Kasus Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Kekaguman Airin pada Megawati: Beliau Luar Biasa, Keren Banget!

Kekaguman Airin pada Megawati: Beliau Luar Biasa, Keren Banget!

Nasional
Mind Id Komitmen Dorong Implementasi Digitalisasi Industri Pertambangan

Mind Id Komitmen Dorong Implementasi Digitalisasi Industri Pertambangan

Nasional
Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Dinilai Harus Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Nasional
Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu 'Bekingan' Bisnis Judi Ferdy Sambo

Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu "Bekingan" Bisnis Judi Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Nasional
Instruksi Kapolri Sikat Habis 'Bekingan' Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Instruksi Kapolri Sikat Habis "Bekingan" Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.