Salin Artikel

Rapor Merah Kemendikbud, Komisi X Soroti Dampak Covid-19 dan Komunikasi

Dede menilai, Kemendikbud cukup banyak memiliki ide dan gagasan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, Namun, ide itu terhalang adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Sehingga, pelajar dan mahasiswa harus menjalani pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) guna menyiasati pendidikan di era pandemi Covid-19.

"Apakah pendidikan daring efektif atau tidak? Jawabannya, harus jujur memang tidak efektif. Karena apa pun ketika melakukan sesuatu yang sifatnya darurat tentu pasti ada ketidakefektifan," ujar Dede Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

"Sehingga program-program ini belum bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Oleh karena itu, Dede mendorong Kemendikbud memperbaiki kinerja di tahun berikutnya yang dinilai belum berjalan baik.

Ia meminta agar masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan evaluasi terutama terkait dengan pembelajaran jarak jauh.

Dede berharap pembenahan terus dilakukan Kemendikbud terutama di wilayah yang sulit melakukan pembelajaran jarak jauh.

"Salah satunya adalah dengan penguatan sinyal untuk beberapa daerah dan wilayah dan penguatan dukungan pulsa dan kuota," ucap Dede Yusuf.

"Yang berikutnya adalah bagaimana pembelajaran tidak terlalu terbebankan, karena banyak kita menerima masukan-masukan murid yang stres karena pembelajaran daring," kata dia.

Dede juga meminta pemerintah memfasilitasi perangkat untuk menunjang pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring.

"Ya memberikan gawai atau handphone atau tablet kepada murid-murid terutama yang tidak memiliki. Ini semua tentu memerlukan proses dan akan kita kawal terus," kata Dede.

Kendati demikian, Dede mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan salah satunya dengan penambahan anggaran.

Lebih lanjut, Dede berharap ke depannya Kemendikbud dapat memperbaiki komunikasi publik.

Sebab, komunikasi yang dilakukan kerap menimbulkan polemik misalnya program organisasi penggerak (POP).

"Perbaiki komunikasi publik dengan gunakan humas yang profesional, jubir yang tepat dan selalu open communication dengan stakeholder pendidikan. Karena gerbong yang dibawa besar sekali dan diamanatkan wajib oleh UU," ujar politisi Partai Demokrat ini.

"Lainnya sudah mengarah kepada perbaikan nyata, hanya masalah etika berpolitik dan berkomunikasi itu yang belum maksimal. Sehingga kadang-kadang seperti loncat terlalu cepat," tutur Dede Yusuf.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/17230721/rapor-merah-kemendikbud-komisi-x-soroti-dampak-covid-19-dan-komunikasi

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke