Salin Artikel

Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Perlu Dipercepat untuk Penuhi Target MEF

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis menuturkan, Kementerian Pertahanan perlu skema cepat untuk memenuhi target Minimum Essential Force (MEF) fase ketiga pada 2019-2024.

MEF merupakan kekuatan pokok minimal yang harus dimiliki untuk pertahanan suatu negara.

"Dengan jangka waktu yang singkat ini diperlukan suatu skema cepat dalam akuisisi senjata," ujar Beni kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Beni mengatakan, skema cepat bisa dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan melakukan diplomasi pertahanan ke sejumlah negara dengan target modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

Ia mengungkapkan, pemenuhan program MEF menjadi EF menargetkan sejumlah alutsista canggih yang meliputi, 160 jet tempur, 15 kapal selam hingga 48 heli canggih.

Menurut Beni, kondisi pesawat tempur saat ini perlu diganti maupun diperbarui. Pesawat tempur itu misalnya Hawk dan F-16.

"Seperti peswat tempur kita sebagian harus diganti atau diperbarui terutama Hawk (buatan Inggris) dan F16 (penggunaan sejak '80-an) dan lainnya," kata Beni.

Di samping itu Beni menilai diplomasi pertahanan tak hanya menyasar kerja sama pada aspek alutsista, melainkan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Selama ini, kerja sama pada aspek SDM sudah terjalin baik dengan AS. Kendati demikian, tugas pemerintah saat ini adalah terus melanjutkan kerja sama tersebut.

"Untuk kerja sama diklat dan peningkatan kapasitas SDM tinggal melanjutkan saja terutama dengan AS. Di mana aktivitas m to m (military to military) bisa mencapai 200 kegiatan per tahunnya," terang dia.

Adapun Prabowo telah mengunjungi empat negara dalam sembilan hari sekaligus, sejak 15 hingga 23 Oktober 2020. Kunjungan itu dalam rangka melakukan diplomasi pertahanan untuk memodernisasi alutsista TNI.

Kunjungan pertama dilakukan Prabowo dengan memenuhi undangan Menhan AS Mark Esper pada 15-19 Oktober.

Kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke Austria. Di Wina, Austria, Prabowo bertemu Menhan Austria Klaudia Tanner guna membahas pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas.

Kemudiam Prabowo melanjutkan lawatannya ke Perancis. Ia bertemu Menhan Perancis Florence Parly, di Kantor Kementerian Pertahanan Perancis di Paris, Rabu (21/10/2020) waktu setempat.

Terakhir, ia menyambangi Turki. Di Kota Ankara, Turki, Prabowo bertemu Menhan Turki Hulusi Akar pada Jumat (23/10/2020).

Secara keseluruhan, sejak mengemban jabatan Menhan per 23 Oktober 2019, sudah 15 negara dikunjungi Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/11555191/pengamat-sebut-modernisasi-alutsista-perlu-dipercepat-untuk-penuhi-target

Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke