Muncul Nama Kandidat Ketum dari Eksternal, PPP Dinilai Tengah Krisis Tokoh

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Ka’bah itu menurut rencana akan menggelar Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember mendatang.

Tak hanya dari internal partai, beberapa nama tenar dari luar partai seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno pun turut muncul.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menculnya nama kandidat ketua umum dari luar PPP menjadi indikasi bahwa ada persoalan di internal partai tersebut.

“Boleh jadi memang PPP sedang krisis tokoh sebagai ikon PPP. Sehingga calon ketua umum PPP akhirnya mencuat di luar eksternal,” kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Idealnya, ia mengatakan, setiap partai memiliki figur sentral yang dapat menjadi simbol bagi partai tersebut. Keberadaan figur itu cukup penting, terutama dalam mendulang elektoral partai pada saat pemilu.

Pada kemudian hari, Pangi menambahkan, figur tersebut dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum pada saat partai menggelar pemilihan ketua umum baru.

Namun kondisi itu dapat dikecualikan, apabila partai memiliki mesin partai yang cukup kuat dan mengakar seperti Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sehingga, partai tersebut tidak lagi bergantung pada magnet elektoral tokoh tertentu maupun ketua umum untuk mendulang suara.

“Ketika kader sendiri sudah enggak bisa diharapkan mampu menahkodai PPP, jelas itu musibah bagi PPP. Kenapa enggak percaya diri mengusung kader sendiri? Kenapa ada wacana kans Sandi, Khofifah, berpeluang menjadi ketua umum PPP?” ucapnya.

Pangi menilai, salah satu problematika yang kini tengah dihadapi PPP yaitu proses kaderisasi yang tidak berjalan maksimal. Hal itu disebabkan karena PPP kerap menjadi partai papan tengah bawah pada saat pemilu dilaksanakan.

Pada Pileg 2019 lalu, misalnya, partai yang telah berdiri sejak 1973 itu hanya berada di urutan kesembilan dalam perolehan suara. Dengan 6,3 juta suara yang berhasil didulang, PPP masih kalah di bawah Partai Amanat Nasional (9,5 juta suara), PKS (11,4 juta suara), maupun Partai Kebangkitan Banga (13,5 juta suara), di anntara kalangan partai berbasis agama.

Perolehan suara yang berhasil dicapai PPP pun tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Pileg 2014, yang saat itu mampu mendulang 8,1 juta suara. Tak hanya itu, akibat perolehan suara yang turun, jumlah kursi PPP pun menyusut hingga 20 kursi. Kini, hanya 19 kader PPP yang berhasil duduk di kursi parlemen.

“PPP saya cermati sudah mentok, sudah segitu-gitu saja elektabilitasnya. Hanya cukup untuk lolos ambang batas parlemen,” ucapnya.

“Begitu juga anak muda, enggak terlalu minat gabung ke PPP. Kebanyak didominasi tokoh tua ketimbang anak muda, sehingga magnet PPP kurang. Dan ini jelas secara tak langsung berdampak pada proses kaderisasi yang semakin lemah,” imbuh dia.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana, Pelaksana Harian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.