Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

"Posisi masyarakat adat dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ru ini, setahun ini, kita banyak sekali melihat, membaca tentang peminggiran masyarakat adat," kata Beka dalam dalam konferensi pers "Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM" secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Beka mengatakan, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat sering terjadi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Ia mencontohkan, sengketa lahan masyarakat Desa Kuta dan Engkol untuk pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi ke depannya meletakkan standar HAM dalam pembangunan infrastruktur dan proyek strategi nasional.

Lebih lanjut, Beka juga meminta kepala daerah untuk meletakkan standar HAM dalam pemerintahan daerah.

Sebab, temuan-temuan Komnas HAM di lapangan mengindikasikan bahwa hampir tidak ada keberpihakan bagi masyarakat adat.

"Karena ini banyak sekali temuan Komnas yang mengindikasikan bahwa ketika bicara soal masyarakat adat hampir tidak ada pembelaan atau keberpihakan pada posisi mereka, soal konflik agraria," uca[ dia.