Salin Artikel

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Sementara di sekitar Istana Negara, Jakarta, elemen buruh dan mahasiswa kembali melanjutkan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Demonstrasi kali ini bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ribuan buruh dan mahasiswa diklaim bakal turun ke jalan mendesak Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan, Jokowi berkantor di Istana Bogor bukan untuk menghindari demonstran.

Kepala Negara memilih berkantor di Bogor hari ini karena akan menyambut Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide dan istrinya Suga Mariko.

"Kan nanti mau menyambut tamu kepala negara juga, jadi di Bogor," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa siang.

Agenda menyambut PM Jepang itu dijadwalkan berlangsung pukul 15.45 WIB. Sementara itu, pagi tadi Jokowi memimpin rapat terbatas secara virtual terkait persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Mei dan Juni 2021 mendatang.

Sebelumnya, Jokowi juga tak ada di Istana Negara ketika demo tolak Omnibus Law pada Kamis (8/10/2020) lalu. Saat itu Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk melihat lumbung pangan yang sudah diagendakan sebelumnya. 

Jokowi baru bicara keesokan harinya.

Kepala Negara menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh hoaks dan disinformasi. Ia juga meminta pihak yang keberatan dengan UU itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Pada demo mahasiswa BEM SI Jumat (16/10/2020) pekan lalu, Jokowi juga tak ada di Istana Negara dan memilih berkantor di Istana Bogor. Jokowi hanya mengutus salah satu staf khusus milenial Aminuddin Ma'ruf untuk menemui demonstran.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/11273841/ada-demo-di-jakarta-agenda-jokowi-jamu-pm-jepang-di-istana-bogor

Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke