Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap satu tahun memimpin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Dalam setahun ini cukup banyak hal yang harus ditangani Jokowi-Ma'ruf, salah satunya pandemi virus corona (Covid-19).

Virus tersebut mulai dikabarkan ada di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kala itu, Jokowi mengumumkan ada dua warga yang terjangkit Covid-19.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Senin (19/10/2020), sudah ada 365.240 orang yang terjangkit Covid-19.

Sebanyak 289.243 orang sudah dinyatakan sembuh dan 12.617 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

Pemerintah pun mulai berbagai macam cara untuk mengatasi pandemi, mulai dari melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga berusaha untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Ada dua jalur untuk mendapatkan vaksin, pertama dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan luar negeri. Kedua, mengembangkan vaksin dalam negeri yang disebut vaksin Merah Putih.

Menurut Jokowi, vaksin sangat penting untuk pemulihan masalah kesehatan dan ekonomi nasional.

Minta pengusaha kecil bersabar

Mengingat pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, ia meminta para pelaku usaha mikro untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan tidak menutup usahanya.

Sebab, ia menjanjikan tak lama lagi vaksin Covid-19 akan tersedia dan keadaan akan kembali normal.

Hal itu disampaikan Jokowi saat pemberian modal kerja kepada para pelaku usaha mikro di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/9/2020).

"Kita harapkan setelah mulai divaksin, suntik vaksin, Insya Allah di tahun ini atau awal tahun depan, kondisi akan mulai membaik, normal" kata Jokowi.

"Nah, pada kondisi seperti itu jangan sampai bapak ibu kondisinya sudah tutup. Usahanya sudah tidak ada. Sulit membangunnya lagi, sulit. Oleh sebab itu saya minta kita semuanya bertahan," sambungnya.

Jokowi mengaku tahu persis sulitnya para pengusaha di masa pandemi Covid-19 ini.

Kesulitan tak hanya dialami oleh para pengusaha mikro kecil, namun juga menengah dan besar. Bahkan, negara juga mengalami defisit. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 terkontraksi minus 5,32 persen.

"Oleh sebab itu jangan mengeluh, jangan menyerah. Semua harus dengan semangat kerja yang tinggi," kata Jokowi.

Guna membantu para pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi, pemerintah pun memberikan bantuan modal Rp 2,4 juta.

Para pengusaha mikro yang hadir di Istana menerima langsung bantuan itu dalam bentuk tunai. Sementara jutaan pengusaha mikro lainnya juga mendapat bantuan tersebut dengan ditransfer langsung ke rekening.

"Kita harapkan dengan tambahan bantuan modal kerja ini, produk yang disajikan yang dijual bisa lebih banyak lagi," ujar Jokowi.

Pariwisata pulih setelah ada vaksin

Presiden Joko Widodo juga optimistis sektor pariwisata akan kembali pulih setelah vaksin Covid-19 disuntikkan ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada para pedagang kecil di sela kunjungan kerjanya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/10/2020).

"Kapan keadaan normal itu, pada saat kita mulai vaksinasi, sudah mulai disuntik vaksin, nah mulai keadaan menuju ke normal. Pariwisata hidup lagi, hotel-hotel penuh lagi," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia pun meminta para pedagang yang berjualan di daerah potensial wisata seperti di Labuan Bajo tak menutup usahanya meskipun saat ini dalam kondisi sulit.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika menutup usaha, akan sulit bagi pedagang untuk bangkit kembali setelah perekonomian mulai pulih.

Karena itu, Jokowi mengatakan, pemerintah akan membantu para pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap bertahan di masa pandemi dengan menyalurkan BMK.

"Semuanya sulit, semuanya tidak mudah. Negara besar, negara sedang, dan negara berkembang, negara kecil, semuanya terkena masalah yang sama. Tapi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menyerah kita harus tetap semangat," kata Jokowi.

"Nanti toko-toko ibu akan mulai kedatangan pembeli sebanyak pada saat sebelum kita pandemi atau mungkin lebih baik," lanjut Presiden.

Bangun herd immunity

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah ingin membangun herd immunity apabila 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksin.

Namun, Muhadjir menegaskan, herd immunity yang ia maksud bukan membiarkan orang lemah terjangkit virus dan mereka yang kuat akan bertahan, seperti yang selama ini ramai dibicarakan.

Ia mengatakan, konsep herd immunity  adalah orang-orang yang sudah divaksin memiliki kekebalan terhadap virus corona sehingga bisa melindungi mereka yang tidak divaksin.

Herd immunity merupakan upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh muncul sendiri dan virus reda dengan sendirinya.

"Herd immunity maksudnya kalau vaksin sudah diterapkan, otomatis nanti mereka akan menjadi sekawanan kekebalan. Jangan diartikan biarkan orang terjangkit agar banyak yang kena kemudian akan tumbuh kekebalan, imunitas. Tapi yang saya maksud adalah nanti akan terjadi herd immunity begitu vaksin diaplikasikan untuk seluruh atau sebagian masyarakat," jelas Muhadjir dalam sebuah talkshow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

Muhadjir mengatakan, selama ini banyak yang memahami herd immunity sebagai pembiaran supaya Covid-19 menyerang banyak orang sehingga yang bertahan adalah mereka yang imunitasnya kuat.

Kemudian, akan ada seleksi alam yang membuat mereka yang rentan dan tak sehat akan meninggal dunia karena tak mampu bertahan melawan virus.

"Kita tidak memiliki landasan, baik moral maupun rasional, untuk kebijakan semacam itu. Bagi Indonesia, nyawa sangat mahal, satu harga tidak bisa digantikan," tegas Muhadjir.

Ia mengatakan, jika vaksin Covid-19 sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

Setidaknya hanya 70 persen masyarakat yang ditargetkan untuk mendapatkan vaksin tersebut.

Pembelian vaksin dari luar negeri

Untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen luar negeri.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, tiga vaksin itu telah selesai diuji klinis fase ketiga.

Menurut Yuri, Kemenkes bersama Kementerian BUMN, Kemenkomarives, BPOM, Kemenag, MUI dan PT Bio Farma telah menemui ketiga produsen vaksin.

"Tim sudah bertemu produsen-produsen vaksin yang sudah selesaikan uji klinis tahap ketiga dan bahkan vaksin ini telah digunakan di negara asalnya," ujar Yuri dalam jumpa pers daring yang ditayangkan Kompas TV, Senin (19/10/2020).

"Tujuannya sama, yakni ingin memperoleh vaksin yang digunakan secara aman untuk penduduk kita. Aman dalam hal perspekstif manfaat terhadap pencegahan agar menjadi sakit akibat Covid-19," lanjutnya.

Selain itu, dipastikan ketiga vaksin aman dari sisi kehalalannya.

Yuri lantas menjelaskan rincian ketiga jenis vaksin yang dimaksud. Pertama, vaksin yang diproduksi oleh Sinovac.

"Sinovac ini perusahaan vaksin di China yang sudah menyelesaikan uji klinis fase tiga di beberapa tempat. Di Brazil sudah selesai, di China juga sudah selesai," ungkap Yuri.

"Di Indonesia, (uji klinis) akan berakhir Desember ini yang kita ketahui dilakukan di Bandung oleh PT Bio Farma dan Universitas Padjajaran," lanjut dia.

Yuri menyebut, komunikasi dengan Sinovac dilakukan lebih awal karena ternyata vaksin itu telah digunakan di sana.

Selain itu, dasar penggunaan vaksin Sinovac telah mendapatkan persetujuan dari otoritas kesehatan di China.

Saat ini, BPOM sedang berada di China untuk melakukan sharing data uji klinis fase tiga dengan Sinovac dan terkait penggunaannya di China di Brazil dan beberapa tempat lain.

Menurut Yuri, Sinovac sendiri telah berkomitmen menyediakan 1,5 juta vaksin untuk Indonesia pada November.

Jumlah yang sama juga akan disediakan Sinovac pada Desember.

"Kalau kita lihat karakteristik Sinovac, maka pembeliannya adalah dual dose. Jadi satu orang disuntik dua kali," tutur Yuri.

"Yakni Vaksin dasar, lalu 14 hari kemudian booster (penguat). Maka angka dua kali 1,5 juta ini bisa digunakan oleh 1,5 juta orang," lanjut dia.

Kedua, tim dari pemerintah pun telah bertemu dengan produsen vaksin Sinopharm. Yuri menyebut, Sinopharm ini merupakan BUMN-nya China.

Vaksin Sinopharm juga sudah selesai uji klinis tahap ketiga di beberapa negara, yakni China, Uni Emirat Arab dan Turki.

"Di China, Sinopharm ini digunakan untuk tenaga kesehatan yang ada di sana. Dan sudah keluar izin dari lembaga yang sama yang kita sebut BPOM-nya China sana," jelas Yuri.

"Kemudian kita juga mendapatkan informasi, bahwa Sinopharm pun sudah diberikan izin oleh otoritas kesehatan di UEA dan mereka mengatakan sudah melakukan uji terhadap kehalalannya," lanjut dia.

Sama halnya dengan Sinovac, saat ini tim dari Kemenag, BPOM dan MUI sedang berada di China untuk mempelajari data dan kehalalan vaksin Sinopharm.

Yuri menyebut, Sinopharm juga merupakan tipe vaksin dual dose.

Perusahaan vaksin itu telah berkomitmen mengirimkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk Indonesia pada Desember mendatang.

"Artinya kalau dia penyuntikannya dua kali, maka bisa digunakan buat 7,5 juta orang," kata Yuri.

Ketiga, pemerintah Indonesia juga menggelar pertemuan dengan produsen vaksin Cansino.

Vaksin ini telah selesai uji klinis tahap ketiga di China, Kanada, Arab Saudi dan beberapa negara lain. Yuri mengungkapkan, selain telah mendapatkan izin dari pemerintah China, vaksin Cansino pun sudah disuntikkan kepada tentara di sana.

Berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm, vaksin Cansino merupakan jenis vaksin single dose atau hanya perlu satu kali penyuntikan.

"Karena platformnya beda dengan Sinovac dan Sinopharm yang menggunakan virus yang tidak diaktifkan. Sementara itu Cansino menggunakan platform lain sehingga single dose," ungkap Yuri.

"Kesanggupannya produsen Cansino adalah sediakan 100.000 ribu dosis vaksin," lanjut dia.

Apabila ketiga jenis vaksin dari tiga produsen itu ditotal, kata dia, Indonesia telah dipastikan mendapat persediaan vaksin untuk 9,1 juta orang pada 2020.

Yuri melanjutkan, selain tiga vaksin dari China, pemerintah menyepakati pembelian vaksin AstraZeneca dari Eropa. Kesepakatan itu merupakan hasil kunjungan pemerintah ke Inggris dan Swiss.

"Dari hasil kunjungan Indonesia ke Inggis dan Swiss didapati komitmen bahwa mereka sanggup memberikan sebanyak 100 juta dosis vaksin pada Maret 2021," ujar Yuri.

Selain menjalin komitmen dengan produsen vaksin dari luar negeri, Indonesia melalui Lembaga Eijkman terus melakukan penelitian dan pengembangan vaksin Merah Putih.

Menurut Yuri, pada kuartal empat 2021, vaksin Merah Putih rencananya selesai dilakukan uji klinis fase ketiga.  Dengan begitu, pada 2022, Indonesia telah mandiri menggunakan vaksin produksi dalam negeri.

"Tak hanya itu, kehadiran Vaksin Merah Putih juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan vaksin dalam rangka mencapai kekebalan komunitas," kata Yuri.

Perkembangan vaksin dalam negeri

Terkait pengadaan vaksin Merah Putih, Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

"Tim pengembangan vaksin Covid-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden," demikian bunyi pasal 2 Keppres tersebut, seperti dikutip dari situs resmi Setneg.go.id, Senin (7/9/2020).

Dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa Tim Nasional ini memiliki sejumlah tujuan. Pertama, melakukan percepatan pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Kedua, tim dibentuk untuk mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Ketiga, meningkatkan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan dan/atau pemanfaatan vaksin Covid-19 antara pemerintah dengan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, melakukan penyiapan, pendayagunaan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan nasional dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Tim ini terdiri dari tiga struktur, yakni tim pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana harian.

Tim pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Adapun tim penanggung jawab tim diketuai oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Wakil Ketua I adalah Menteri Kesehatan dan Wakil Ketua II adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Tim penanggung jawab ini beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun susunan Pelaksana Harian Tim Pengembangan Vaksin, terdiri dari Kemenristek, Kementerian BUMN, Kemenlu, Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPOM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perguruan tinggi, dan badan usaha.

"Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 melaksanakan tugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021," bunyi pasal 15 poin 1 keppres tersebut.

Apabila berakhir tugas, kegiatan pengembangan vaksin diserahkan kepada Kemenristek/BRIN.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (9/9/2020), Jokowi memberi pesan khusus kepada Tim Percepatan Pengembangan Vaksin.

"Bapak Presiden meminta agar kita bekerja dengan cepat, tetapi yang paling penting mengikuti segala prosedur," kata Ketua Penanggungjawab Tim yang sekaligus Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro seusai pertemuan.

Menurut Bambang, Presiden ingin tim bekerja cepat karena vaksin Covid-19 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya vaksin, maka diharapkan pandemi bisa selesai dan kehidupan masyarakat kembali normal.

Namun, pengembangan vaksin juga harus hati-hati agar bisa efektif menangkal Covid-19 serta tak menimbulkan efek samping.

"Vaksin harus aman tanpa efek samping yang membahayakan dan vaksin diharapkan akan manjur dan berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh menghadapi Covid-19 yang kita tidak tahu berapa lama lagi," kata Bambang.

Diperkirakan siap tahun 2022

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, saat ini perkembangan kandidat vaksin Merah Putih telah mencapai 55 persen.

"Perkembangannya sampai saat ini kita telah 55 persen dari target yang sudah ditetapkan. Insya Allah bulan depan kita bisa mulai uji praklinis kepada hewan," ujar Amin ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

Apabila uji praklinis berjalan lancar, Amin memprediksi kandidat vaksin Merah Putih akan diserahkan ke PT Bio Farma pada Februari atau Maret 2021.

Setelah diserahkan, ia memperkirakan uji klinis akan rampung pada akhir 2021.

"Setelah itu diharapkan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan setelah itu bisa diproduksi. Sehingga nanti kira-kira awal 2022 kita bisa produksi massal," ungkap Amin.

"Diharapkan vaksin Merah Putih bisa memenuhi sedikitnya 50 persen keperluan vaksin di Indonesia," tambahnya.

Senada dengan Amin, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin merah putih buatan Indonesia diperkirakan baru siap pada 2022.

“Sambil menunggu vaksin Merah Putih yang diperkirakan baru akan siap pada awal 2022, kita manfaatkan kerja sama dengan China dan Inggris," ujar Terawan, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (15/10/2020).

"Karena vaksin ini perlu dua kali suntik, maka kita perlu atur prioritas pemberian vaksin. Kita prioritaskan dahulu pada tenaga kesehatan garda terdepan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, pemerintah menargetkan vaksin dari China dan Inggris dapat memenuhi cakupan minimal 70 persen populasi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng organisasi/aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

Nantinya, kandidat vaksin dari organisasi/aliansi internasional CEPI dan GAVI akan menjamin akses vaksin terhadap 20 persen populasi Indonesia. Apabila nanti vaksin Merah Putih telah siap, diharapkan bisa memenuhi kekurangan kebutuhan vaksin di Indonesia.